Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD dinilai melengkapi bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dari sisi integritas.
Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) Saidiman Ahmad menyebut, integritas yang baik merupakan salah satu kualitas personal dari seorang pemimpin yang dipertimbangkan oleh publik di samping dekat dengan rakyat.
"Pak Ganjar itu lebih kepada sosok yang dekat dengan rakyat. Nah, aspek integritasnya bisa ditutupi atau diambil oleh Pak Mahfud MD," kata Saidiman kepada Media Indonesia, Rabu (18/10).
Baca juga: Ganjar Pilih Mahfud, PDIP Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi
Menurutnya, figur Mahfud bakal menggenjot kesukaan publik terhadap Ganjar selama ini. Saidiman berpendapat, publik cenderung alergi terhadap tokoh politik karena dianggap kurang memiliki integritas. Terelebih, partai politik sebagai lembaga demokrasi mendapat penerimaan yang rendah di mata masyarakat.
"Kehadiran Mahfud MD semacam obat penawar bagi publik pada partai politik," tandasnya.
Baca juga: Mahfud Cawapres Ganjar, KPU: Harus Ajukan Surat Izin ke Presiden
Mahfud telah dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Ganjar hari ini di DPP PDI Perjuangan. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo bakal mendaftar ke Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/10).
Ganjar-Mahfud bakal menjadi pasangan capres-cawapres kedua yang mendaftar ke Kantor KPU RI setelah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang dikenal dengan akronim Amin.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved