Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam memaknai sikap Presiden Joko Widodo yang tidak menghadiri pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo hari ini merupakan sikap pecah kongsi yang terjadi antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Sedangkan bagi PDI Perjuangan bisa dimaknai partai ini ingin secara tegas memutus ketergantungan politiknya pada figur Joko Widodo.
"Tidak dilibatkannya Jokowi dalam pengambilan keputusan penentuan cawapres Ganjar, seolah mempertegas sikap PDIP yang ingin membuktikan mesin politiknya yang independen, tetap kokoh, dan tidak lagi bergantung kepada ketokohan dan populisme Jokowi," ujarnya, Rabu (18/10).
Hal ini semakin diperkuat dengan penundaan pemanggilan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto terkait wacana pencawapresannya setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi. "Artinya, PDIP tidak lagi mempertimbangkan variabel Jokowi dalam menjalankan mesin politiknya," imbuhnya.
Baca juga: Dipilih jadi Cawapres Ganjar, Berapa Total Kekayaan Mahfud MD?
Majunya Mahfud MD sebagai bacawapres akan berdampak pada terfragmentasinya basis kekuatan politik Nahdlatul Ulama (NU). Masuknya Mahfud sebagai kontestan pilpres berpeluang mengganjal target PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih Nahdliyyin untuk bersatu mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Menurutnya jika pasangan Koalisi Perubahan dan Koalisi PDIP meletakkan variabel NU dalam penentuan cawapres mereka, maka Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus benar-benar mempertimbangkan ulang skema cawapresnya. Sebab jika Prabowo Subianto tidak menggandeng tokoh Nahdliyyin, maka mesin pencapresan Prabowo akan kerepotan untuk mengonsolidasikan basis jaringan Nahdliyyin untuk berpihak kepadanya.
Baca juga: Megawati: Mahfud MD Pendekar Hukum
"Karena itu, menjelang waktu pendaftaran capres-cawapres yang terbatas ini, Prabowo harus betul-betul memperhitungkan variabel NU sebagai representasi islam moderat untuk mengamankan basis kekuatan politiknya, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 mendatang," tukasnya.
Jokowi dijadwalkan sedang melakukan lawatan ke China dan Saudi Arabia hari ini. Tidak munculnya Jokowi memunculkan pertanyaan terkait semakin lebarnya perpecahan dengan partai yang telah membesarkannya. (Z-3)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved