Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mengungkapkan peta politik nasional akan berubah setelah Pro Joko Widodo (Projo) menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024. Menurutnya, dari sikap relawan Jokowi itu, PDIP kemungkinan akan mengevaluasi keanggotaan putra sulung Kepala Negara, Gibran Rakabuming Raka.
“Projo adalah organ paling dekat untuk melihat sikap dan arah dukungan Jokowi. Terlepas Gibran jadi cawapres Prabowo atau tidak, kemungkinan besar akan dicabut sebagai anggota PDIP. Tinggal menunggu keputusan posisi Gibran apakah akan jadi cawapres pak Prabowo atau tidak,” ungkap Ray kepada Media Indonesia, Senin (16/10).
Ia juga memprediksi keanggotaan Jokowi di partai berlogo kepala banteng itu akan dipasifkan. Namun, hal itu mungkin baru akan dilakukan ketika Pilpres sudah memasuki putaran kedua. Pasalnya, pada saat itu, kemungkinan besar dukungan terhadap Jokowi sudah turun.
Baca juga: Projo Ganjar: Budi Arie Manipulatif dan Bohongi Rakyat
"Jikapun hal itu dilakukan, mungkin pada putaran kedua pilpres. Saat itu, dukungan publik terhadap Jokowi juga akan menurun,” tuturnya.
Selanjutnya, Ray menuturkan peta koalisi akan berubah. Ia menilai PDIP akan mengambil posisi oposisi moderat. Bersama dengannya ada PPP, Nasdem, PKB dan tentu saja PKS. Ke depan, kekuatan pemerintah dengan oposisi akan lumayan berimbang. Jika PDIP, PPP, Nasdem, PKB dan PKS bergabung, jumlah kursi mereka di parlemen mencapai 314 kursi.
Baca juga: Dukungan Bulat Projo Perbesar Kans Kemenangan Prabowo
“Ini akan menjadi mayoritas. Sementara komposisi kursi pendukung pemerintah hanya 261 kursi dari kursi Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN,” jelasnya.
“Itu membuat komposisi oposisi yang relatif lebih besar dari partai pendukung pemerintah. Jika ditambah dengan berbagai kekecewaan para pendukung Jokowi sebelumnya, utak atik capres cawapres, tentunya barisan oposisi akan makin besar,” terang Ray.
Ia pun tidak meyakini roda pemerintahan Jokowi bisa stabil hingga akhir masa jabatannya di 2024 mendatang.
“Menarik melihatnya di masa yang akan datang. Lebih menarik lagi karena komposisi pendukung Jokowi adalah partai-partai yang merupakan kompetitornya di pilpres 2019 lalu. Selain Golkar, seluruh partai pendukung Jokowi di dua pilpres sebelumnya mencari jalan sendiri,” tandasnya
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved