Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Ganjar, Haposan Situmorang, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah mengarahkan sukarelawan Projo untuk mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Menurutnya, Projo yang diketuai Budi Arie Setiadi mengada-ada dan melakukan manipulasi kepada masyarakat.
"Tidak ada pernyataan Bapak Jokowi mendukung Prabowo. Tidak ada. Ini hanya rekaan atau manipulatif daripada kelompok tertentu untuk mengelabui rakyat," kata Haposan Situmorang usai menghadiri deklarasi dukungan Ganjar Pranowo dari sejumlah DPC Projo di Jakarta, Minggu (15/10).
Haposan sangat menyayangkan tindakan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi yang mengklaim bahwa dukungan kepada Prabowo adalah berdasarkan arahan langsung dari Jokowi.
Baca juga: Dukungan Bulat Projo Perbesar Kans Kemenangan Prabowo
"Budi Arie selalu mengklaim dirinya dapat dukungan dari Jokowi. Apakah pernah Bapak Jokowi menyatakan akan mendukung Prabowo? Tidak pernah. Ini hanya rekaan atau manipulatif yang dilakukan pihak Budi Arie untuk membodoh-bodohi rakyat. Ini yang harus diwaspadai," imbuhnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Budi Arie saat ini sangat bertolak belakang dengan Pemilu 2019. Pada saat itu, Prabowo Subianto dianggap tidak layak untuk memimpin bangsa Indonesia.
Baca juga: Projo Terbelah, Dua Kubu Beda Dukungan Capres
"Bagaimana Budi Arie atau kelompoknya yang dahulu merendahkan Prabowo, sekarang malah menyanjung-nyanjung sebagai orang yang mampu. Itu kan pakai akal sehat saja," ungkap Haposan.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau seluruh sukarelawan yang pada Pemilu 2019 mendukung Joko Widodo untuk berkumpul bersama memberikan dukungan kepada bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Sebelumnya, organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) yang diketuai Budi Arie mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Prabowo Subianto. Deklarasi itu disampaikan di kediaman Prabowo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10). (Ant/Z-11)
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
JD Vance, yang dikenal melalui memoarnya yang laris "Hillbilly Elegy," telah memasuki dunia politik Amerika dengan sorotan yang mencengangkan sekaligus kontroversial.
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan calon wakil presiden dari Partai Republik, JD Vance adalah tiruan dari Donald Trump dalam berbagai isu.
PN Jakarta Pusat menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terhadap Presiden Jokowi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya, sebagai cawapres 2024.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved