Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PENELITI Polling Insitute, Kennedy Muslim, mengatakan terdapat pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan pemerintah terkait kondisi penegakan hukum nasional. Pasalnya, persepsi masyarakat menilai kondisi penegakan hukum saat ini perlu diperbaiki.
Temuan ini didapat Polling Institute usai melakukan survei dalam rentang 1-3 Oktober 2023, dengan melibatkan 1.206 responden melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan mencapai 95%.
“Keadaan penegakan hukum sementara ini lebih banyak yang menilai buruk atau sangat buruk. Angkanya mencapai 42%,” kata Kennedy saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Pilpres Terkini dan Efek Elektoral Kaesang Sebagai Ketum PSI’ secara virtual, Kamis (12/10).
Baca juga: Setelah Sumsel, KLHK Segel Perusahaan di Kalimantan karena Karhutla
Di sisi lain, lanjutnya, yang menilai penegakan hukum dalam kondisi baik atau sangat baik baru menyentuh 25,8%. Ada juga yang menilai sedang, angkanya mencapai 25,4%. Khusus yang tidak menjawab sebanyak 6,8%.
Menurut Kennedy, hal berbeda terjadi pada kondisi pemberantasan korupsi di Tanah Air. Itu karena persepsi masyarakat yang menilai baik dan buruk berada di level yang seimbang.
Baca juga: Disnaker Jabar Raih Penghargaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 2023
“Keadaan pemberantasan korupsi terbelah kurang lebih sama besar antara yang menilai baik/sangat baik (32,2%), sedang (31,2%) dan buruk/sangat buruk (32,1%). Ada yang tidak menjawab sekitar 4,5%,” jelas Kennedy. (Z-1)
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat.
Agus menyebut pihaknya membentuk tim penegakan hukum kelebihan dimensi dan muatan (KDM). Hal ini sebagai langkah konkret menuju zero Over Dimension and Overload (ODOL).
Guru Buddha secara konsisten menandaskan peranan penting dari kualitas batin ynag wajib dimiliki oleh seorang atau sekelompok pemimpin.
Para korban rata-rata tidak memiliki dokumen resmi. Namun, tetap diberangkatkan dengan membayar sekitar Rp4,5 hingga Rp7,5 juta.
UPAYA pemerintah dalam memberantas praktik judi online (judol) tak dapat hanya dilakukan lewat pemblokiran situs maupun penegakan hukum lainnya.
Hal tersebut diungkap dalam diskusi publik bertajuk Dominus Litis RUU KUHAP. Menurut Arief, revisi beleid itu mesti dipantau seluruh pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved