Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Polling Insitute, Kennedy Muslim, mengatakan terdapat pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan pemerintah terkait kondisi penegakan hukum nasional. Pasalnya, persepsi masyarakat menilai kondisi penegakan hukum saat ini perlu diperbaiki.
Temuan ini didapat Polling Institute usai melakukan survei dalam rentang 1-3 Oktober 2023, dengan melibatkan 1.206 responden melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan mencapai 95%.
“Keadaan penegakan hukum sementara ini lebih banyak yang menilai buruk atau sangat buruk. Angkanya mencapai 42%,” kata Kennedy saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Pilpres Terkini dan Efek Elektoral Kaesang Sebagai Ketum PSI’ secara virtual, Kamis (12/10).
Baca juga: Setelah Sumsel, KLHK Segel Perusahaan di Kalimantan karena Karhutla
Di sisi lain, lanjutnya, yang menilai penegakan hukum dalam kondisi baik atau sangat baik baru menyentuh 25,8%. Ada juga yang menilai sedang, angkanya mencapai 25,4%. Khusus yang tidak menjawab sebanyak 6,8%.
Menurut Kennedy, hal berbeda terjadi pada kondisi pemberantasan korupsi di Tanah Air. Itu karena persepsi masyarakat yang menilai baik dan buruk berada di level yang seimbang.
Baca juga: Disnaker Jabar Raih Penghargaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 2023
“Keadaan pemberantasan korupsi terbelah kurang lebih sama besar antara yang menilai baik/sangat baik (32,2%), sedang (31,2%) dan buruk/sangat buruk (32,1%). Ada yang tidak menjawab sekitar 4,5%,” jelas Kennedy. (Z-1)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
Sekretaris DHS Kristi Noem mengklaim hukum ditegakkan secara adil, meski Jake Tapper mencecar soal pengampunan bagi penyerang polisi di peristiwa 6 Januari.
Evello mendeteksi adanya 65% percakapan yang memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dan legitimasi kepemimpinan.
Nasim juga menilai penanganan perkara ini mencerminkan ironi penegakan hukum. Di tengah banyaknya kasus besar yang berdampak luas namun berjalan lambat.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, penegakan hukum kehutanan dijalankan progresif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk usai banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved