Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuat, ada desakan agar pimpinan KPK mundur. Merespons hal itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengembalikan keputusan itu pada pimpinan KPK.
"Ya namanya desakan, ada yang menyuruh mundur, ada yang enggak menyuruh mundur. Biarkan saja nanti disikapi sendiri oleh KPK," terang Mahfud pada wartawan seusai hadir dalam rapat tertutup mengenai narkotika yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/10).
Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK bermula dari laporan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Polda Metro Jaya. Ia melaporkan kasus itu setelah KPK mengusut dugaan perkara korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyeret Syahrul. Desakan mundurnya pimpinan KPK berkaitan dengan sorotan publik terhadap integritas lembaga antirasuah itu.
Baca juga: Mahfud Minta Seluruh Pihak Tidak Berspekulasi terhadap Putusan MK
"(KPK), kan punya ukuran-ukuran sendiri," ucap Mahfud.
Seperti diberitakan, perkara dugaan pemerasan dengan terlapor Ketua KPK Firli Bahuri tersebut saat ini telah masuk dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Penyidik Sub Direktorat V Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Senin, (9/10). (Z-10)
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo (SDW). Bupati Pati Sudewo itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk mencari Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi, yang kabur saat OTT. K
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi, kabur saat OTT KPK dan sempat menabrak petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved