Musuh Utama Pemberantasan Korupsi Adalah Penyelenggara Negara

PAKAR hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyebut ada fakta rivalitas akut antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (YSL) secara personal. Kini terlihat seperti dalam fase saling diperiksa saling membuat jebakan.

“saling adu data, menjadikan bentuk korupsinya datang bertubi-tubi, menghantam negeri, akibatnya kekayaan negeri dilumat pejabat berdasi,” tegas Azmi kepada Media Indonesia, Selasa (10/10).

Rivalitas itu dimaknai Azmi karena adanya penegakan hukum KPK dalam menangani kasus korupsi di kementerian Pertanian tahun 2021 dibarengi dengan munculnya Pengaduan Masyarakat (Dumas ) ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan 12 Agustus 2023 oleh Ketua KPK pada Menteri Pertanian.

Baca juga: Firli Bahuri dan Segudang Permasalahan di KPK

“Inilah sebuah potret realitas kasus perbuatan pidana dalam menjalankan jabatan yang tampak diruang publik, apa yang menjadi tupoksi kok lain pula dengan perbuatan yang dilakukan para pejabatnya, mereka bekerja memberantas atau sekedar mencari celah?” tuturnya.

“Mereka kini berada dalam "pada posisi berlawanan, saling tuding, saling tangkis dan saling menjatuhkan,” terang Azmi.

Baca juga: Dugaan Pimpinan KPK Memeras, Nurul Ghufron Janji Hormati Proses Hukum

“Siapa yang nantinya ditetapkan sebagai tersangka? siapakah nantinya yang tak berkutik?,” tambahnya.

Maka, tindakan cepat tegas dan terukur penyidik Polda Metro Jaya sangat dinantikan untuk menyisir bukti dan pembuktiannya guna mengungkap peristiwa dan pelaku yang sebenarnya. “Aneh namun nyata para elit kok malah saling lapor, saling bertengkar yang semestinya mereka sebagai penyelenggara negara sinergis ngurus negeri ini,” ungkapnya.

Azmi menilai musuh utama pemberantasan korupsi adalah penyelenggara negara itu sendiri. Perilaku pejabat seringkali bertentangan dengan kewajibannya dan menyimpang dari norma dan aspirasi masyarakat. "Oknum elit yang terjerat korupsi tampak jelas cenderung cari keuntungan dan korup lewat kebijakan yang curang,” ucap Azmi.

Azmi mengemukakan fakta tersebut jadi refresentatif cacatnya penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan integritas dan tata kelola dalam kepemimpinan KPK, bisa menjadi frozen law enforcement (penegakan hukum yang beku).

Maka, kasus dugaan pemerasan oleh Firli serta kasus dugaan korupsi Mentan perlu dibuktikan secara jelas dan tuntas. “Siapapun yang bersalah dan melakukan korupsi harus dimintai pertanggung jawaban hukum, karenanya jangan ada kompromi dalam kasus ini,” tandasnya. (Z-3)