Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum mengetahui secara detil dugaan pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan presiden saat ditanya terkait desakan agar presiden menonaktifkan pimpinan KPK.
Kasus itu berawal dari laporan mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo. KPK saat ini tengah menangani kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul ikut terseret, dalam prosesnya ia melaporkan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke Polda Metro Jaya, Kamis (6/109.
"Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum mendapatkan informasi secara detail. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini. Dan saya kalau komentar nanti saya ada yang bilang mengintervensi," terang Jokowi seusai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI), di Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10).
Presiden mengaku masih mencari informasi mengenai kasus yang dilaporkan Syahrul. Ia pun enggan berkomentar lebih awal karena khawatir dianggap mengintervensi proses penegakan hukum.
"Tapi itu memang adalah urusan penegakan hukum, jangan sampai kalau saya mengomentari lebih awal ada yang menyampaikan intervensi," terang Jokowi.
Jokowi pun menambahkan proses hukum menjadi kewenangan aparat. KPK, menangani kasus dugaan korupsi yang menyeret Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan kepolisian menangani laporan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang dilaporkan Syahrul.
"Ini tadi saya menunggu informasi yang detail mengenai peristiwa ini dan sebetulnya itu menjadi kewenangan baik di kepolisian, baik yang di KPK, baik di kejaksaan di kejaksaan," tukasnya.
Seperti diberitakan, sejumlah pihak menyoroti dugaan pemerasan yang menyeret pimpinan lembaga antirasuah.
Berdasarkan keterangan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan ada lima alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Mulai dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa. Kasus dugaan pemerasan itu juga diberitakan telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. (Z-4)
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis logo baru partai yang bergambar gajah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut buka suara terkait hal tersebut.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, membeberkan alasan partainya mengganti logo menjadi gambar kepala gajah.
PLH Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan membuka sesi diskusi pada Kongres PSI di Solo, Sabtu.
Peneliti senior bidang politik pada BRIN Lili Romli mengatakan peringatan HUT RI di Jakarta merupakan keputusan tepat dan realistis.
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved