Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANAK anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur berinisial R diduga menganiaya perempuan bernama Dini Sera Afrianti sampai tewas di Surabaya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) legislator itu kini menjadi sorotan publik.
Dalam data yang sudah dikirimkan olehnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edward mengaku total kekayaannya mencapai Rp11,1 miliar. Dia tercatat memiliki empat tanah dan bangunan di Timor Tengah Utara, Surabaya, Belu, dan Kupang senilai Rp8,9 miliar.
Dia juga tercatat memiliki sembilan kendaraan senilai Rp1,4 miliar. Rinciannya yakni Toyota Hilux Double Cabin, Toyota Hino Light Truck, Honda Repsol 125, Caterpilar (excavator), Excavator Kobelco, Honda Supra X, Isuzu Panther Pick Up, Honda HRV, dan Mitsubishi Dump Truck.
Baca juga: Viral Penganiayaan Siswa SMP Cilacap, Polisi Tetapkan 2 Tersangka
Dia juga mencatatkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp30 juta. Lalu, ada juga kas dan setara kas senilai Rp744,9 juta.
Dini tewas diduga dianiaya R yang merupakan kekasihnya di Blackhole KTV, Surabaya. Kabar itu viral usai terduga pelaku diketahui merupakan anak anggota DPR. (Z-10)
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm
Penguatan kewenangan Kemenkop, termasuk dalam aspek penegakan hukum, akan membuat pengelolaan dan pengawasan koperasi lebih aman dan terarah.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved