PDIP Segan Jatuhkan Sanksi ke Jokowi

PENGAMAT politik dari Citra Institute, Efriza menilai PDIP segan menjatuhkan sanksi kepada Joko Widodo (Jokowi) terkait aturan satu keluarga harus satu partai. Menurutnya, PDIP hanya berani sekadar mengingatkan Jokowi adalah petugas partai.

"PDIP hanya bisanya curhat di para kadernya saja, sekadar mengingatkan Jokowi adalah petugas partai. Tapi, PDIP ternyata hanya bisa menerima dengan ngedumel, ketika Kaesang Pangarephttps://mediaindonesia.com/tag/kaesang-pangarep pindah partai, tak berani PDIP sekadar memberikan sanksi kepada Jokowi. iIni menunjukkan Jokowi paham meski ia petugas partai, kader biasa, tapi ia punya pengaruh yang luar biasa, apalagi ia Penguasa Politik saat ini," kata Efriza lewat keterangan yang diterima, Kamis (28/9).

Baca juga: Ditanya Mahasiswa Petugas Partai apa Petugas Rakyat, Ganjar: Jika Presiden Tentu Bukan

Menurutnya, Jokowi sudah punya posisi tawar terhadap PDIP.  Efriza menyebut, secara internal Megawati Soekarnoputri memang pengambil keputusan tunggal selaku ketua umum. Tetapi secara kekuasaan, Megawati akan meminta nasehat dari Jokowi.

 "Artinya ia bukan sekadar petugas partai. Malah, memungkinkan secara tak langsung keputusan Megawati bukan atas kesadaran dia sendiri, perenungan panjang dirinya, tetapi terbawa oleh permainan politik Jokowi sebagai penguasa," ucapnya.

Menurut Dedi, PDIP memilih mengabaikan aturan satu keluarga harus satu partai dari peristiwa bergabungnya Kaesang ke PSI. Namun, PDIP akan mempertegas AD/ART  untuk mencegah preseden buruk terjadi.

"PDIP akan mengabaikan peristiwa itu, tetapi AD/ART akan lebih dibuat tegas agar preseden buruk tidak terjadi," katanya.

"Ini menunjukkan mereka (PDIP) cuma bisa curhat, mengingatkan Jokowi dan keluarga tapi tak punya keberanian bertindak tegas, karena posisi Jokowi adalah penguasa politik, ia bukan petugas partai kaleng-kaleng," tuturnya.

Efriza mengatakan, PDIP sudah menyatakan move on dan tak akan memberi sanksi kepada Jokowi dan keluarga. Menurutnya, PDIP sudah melupakan kasus Kaesang Pangarep dan menerima ia bukan kader PDIP.

"Bahkan, sudah menunjukkan bodo dengan Jokowi dan keluarganya, mending anaknya Ganjar dijaga agar preseden buruk  tak terulang ke depannya," kata dia.

Dia mengatakan, beberapa elite PDIP selalu menggunakan diksi petugas partai kepada Jokowi dan keluarga. Akhirnya diksi itu yang awalnya bermakna baik, malah terkesan menjadi olok-olok.

Diksi itu akhirnya dibalas dengan loleh Kaesang. Efriza menyebut, jika Gibran menggunakan baju 'Petugas Parkir' saat pawai kemerdekaan, sedangkan Kaesang menunjukkan sikap tegas bahwa ia bukan Petugas Partai'.

"Ia uga tak mau menjadi "petugas parkir' ia memilih jalannya sendiri jalan ninja, atas keyakinan sendiri dan mengejar impiannya sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Efriza menilai, saat ini PDIP bukan menjadi khawatir dengan PSI karena bergabungnya Kaesang. Tetapi, PDIP lebih akan lebih berhati-hati dalam berbicara tentang Jokowi dan keluarganya.

Sebab, PDIP bisa kehilangan aset individu  dengan kualitas dan kekuatan pemilih loyal. Seperti tokoh populer layakya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maupun Bobby Nasution.

"PDIP memang punya tokoh populer, tetapi belum tentu punya tokoh dengan DNA keterpilihan di Pemilu, seperti Jokowi dan keluarganya," ujarnya.

Dia menyebut, meski PDIP punya perolehan suara tinggi, tetapi ketokohan Puan Maharani dari segi elektabilitas yang diajukan sebagai capres/cawapres, kalah dengan Gibran . Padahal umurnya belum mencukupi aturan persyaratan capres/cawapres.

"Ke ddepan PDIP akan lebih memilih tidak beresistensi dengan Jokowi dan keluarga. Jika tidak individu-individu keluarga Jokowi akan santai saja meninggalkan PDIP, lalu bergabung  bersama membangun dinasti Jokowi dalam pengelolaan kepartaian di PSI," tandasnya. (H-3)