Presiden Harus jadi Negarawan bukan Petugas Partai

KOMANDAN Korps Marinir ke-12 Letjen (Purn) Suharto berpendapat presiden harus bertindak sebagai negarawan dan bukan petugas partai. Hal itu ditegaskannya dalam diskusi Forum Negarawan bertajuk Kepemimpinan Nasional dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suharto berpendapat, ketidakadilan di Tanah Air terjadi karena tidak dijalankannya 11 azas kepemimpinan pada ABRI, yang di antaranya taqwa (beriman kepada tuhan), prasaja (tingkah laku yang sederhana), satya (sikap loyal), belaka (kemauan mempertanggungjawabkan tindakan), dan legawa (keikhlawasan pada saat menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya).

"Kalau kita melihat masalah keterkaitan politik di negeri ini adalah pada pemerintahan yanga ada, pada presiden. Di situ presdien sebagai kepala negara harusnya dia harus sebagai negarawan, bukan sebagai petugas partai," katanya di Universitas Yarsi, Jakarta, Selasa (11/7).

Baca juga : Jokowi Harap Inflasi Turun Hingga 3%

Menurut Suharto, ketidakadilan yang terjadi selama ini disebabkan oleh kekeliruan dalam melihat peran dan fungsi presiden. Baginya, posisi presiden tidak mungkin untuk dikecilkan sebatas dalam kerangka partai politik semata.

Baca juga : Presiden: RUU Kesehatan Diharapkan Atasi Kekurangan Dokter

Dalam acara itu, ia juga menyebut bahwa kesederhanaan merupakan puncak kesempurnaan. Hal tersebut disebut Suharto tidak didapat oleh rakyat dari kepemimpinan Indonesia saat ini.

"Saya khawatir kalau ini berlanjut terus, kepemimpinan nasional dengan scoop negarawan yang lebih besar, tapi hanya dilakukan seorang pemimpin sebagai petugas partai," tandasnya.

Dari sisi ketidakadilan di bidang ekonomi, Guru Besar Ekonomi Politik IPB University Didin S Damanhuri menyoroti besarnya ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya di Indonesia. Ia menyebut 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan.

Di samping itu, nilai material power index (MPI) Indonesia disebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Pada 2014, misalnya, rata-rata aset yang dikuasai 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 678 kali lipat jika dibagi pendapatan perkapita.

"Saya hitung 2022 kita ini sudah 1.062.500 kali," pungkasnya. (Z-8)