Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak meminta seluruh partai politik beradu gagasan dengan semestinya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kampanye diharamkan memakai uang.
"Tidak ada materi-materi publikasi yang berbau kampanye untuk mendukung partai politik," kata Johanis melalui keterangan tertulis, Selasa (26/9).
Johanis mengatakan pihaknya bakal terus memaksimalkan sosialisasi penolakan politik uang ke masyarakat. Salah satu caranya yakni dengan menggerakkan bus antikorupsi.
Baca juga: Viral Video Ganjar Lari Pagi Sambil Bagi-bagi Duit, Ini Respons KPK
Kendaraan itu bakal berkeliling Indonesia untuk mendidik masyarakat agar berani menolak pemberian uang dari partai maupun calon legislatif saat berkampanye. Pendidikan yang digelar KPK dipastikan dijauhkan dari kegiatan partai.
"Pada kegiatan roadshow bus ini juga kami berupaya keras supaya tidak terkait dengan partai politik tertentu," ucap Johanis.
Baca juga: KPK Ingatkan Soal Serangan Fajar pada Tahun Politik
Masyarakat diminta menjadi mata KPK untuk mencegah politik uang terjadi jelang Pemilu 2024. Warga diminta melapor jika menemukan permainan kotor. "KPK minta masyarakat untuk lapor jika ada calon kepala daerah atau legislatif melakukan tindakan serangan fajar," ujar Johanis.
Johanis menjelaskan konsistensi penolakan politik uang penting untuk kemajuan suatu daerah. Sebab, pejabat terpilih nanti bukan orang yang mendahulukan pencarian uang pengembalian modal kampanye.
Politik uang dinilai cuma membuka celah korupsi bagi pejabat yang akan terpilih nanti. KPK mengeklaim sudah menemukan banyak contohnya.
"Praktik ini bisa membuat calon kepala daerah melakukan korupsi ketika sudah menjabat karena dari awalnya saja sudah tidak pro-rakyat," tutur Johanis. (Z-3)
Penegasan ini disampaikan Gubernur Andra Soni dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di SMAN 1 Kabupaten Tangerang
Peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil dan pegiat antikorupsi Natalia Soebagjo mewakili 10 amici lainnya menyampaikan isi amicus curiae.
Pemkot Bandung telah melibatkan TNI-Polri dalam pendidikan karakter, sehingga pendidikan antikorupsi menjadi target selanjutnya untuk diadopsi menjadi muatan lokal.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved