KPK Ingatkan Soal Serangan Fajar pada Tahun Politik

WAKIL Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai politik uang atau yang kerap diistilahkan masyarakat dengan serangan fajar pada tahun politik.

"Serangan fajar itu adalah untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan mereka," kata Johanis pada acara Roadshow Bus KPK 2023 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di halaman Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin (25/9), seperti dilansir dari Antara.

Johanis mengatakan masyarakat harus lebih mewaspadai politik uang atau yang kerap diistilahkan masyarakat serangan fajar itu pada tahun politik 2024. Berbagai modus/cara politikus bagi-bagi uang pada momen pemilihan umun (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada) serta pemilihan legislatif (pileg).

Baca juga: KPK Semprot Prabowo Usai Bilang Masyarakat Boleh Terima Uang Serangan Fajar

Ia menyebutkan serangan fajar itu bisa saja dalam bentuk kegiatan sosial hingga niat beribadah karena ingin membantu sesama dalam bentuk uang atau barang.

"Boleh saja kalau memang niat membantu akan tetapi kenapa harus menjelang pencoblosan," ujar Johanis.

Karena itu katanya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman politik dan pemimpin terpilih berdasarkan uang jelas tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk Indonesia ke depan. Masyarakat harap melihat dengan jeli, karena apa yang kita terima hari itu menentukan untuk masa depan kalian.

Sedangkan untuk politikus melakukan serang fajar katanya jelas tetap dipantau aparat penegak hukum.

Baca juga: KPK Persilakan Karen Agustiawan Bela Diri

Bagi para aparatur sipil negara dan juga pejabat pemerintah, pihaknya mengingatkan untuk dapat menjauhi perilaku korupsi. Karena KPK ada di mana-mana sebab masyarakat juga merupakan bagian dari KPK.

"Jangan sampai berfikir mau korupsi karena jauh dari KPK, karena sekarang KPK ada di mana-mana sebab masyarakat juga merupakan bagian dari KPK," kata Johanis.

Bagi masyarakat yang mengetahui ada indikasi kegiatan korupsi, saat ini juga dapat melaporkan dengan sistem whistleblower. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan laporan kepada KPK dan akan ditindaklanjuti.

Di Riau, whistleblower sistem juga sudah resmi diluncurkan oleh Johanis bersama dengan Gubernur Riau Syamsuar. (Z-6)