Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi adanya kabar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencekik seorang wakil menteri (wamen). Menurutnya kabar tersebut harus dipastikan kebenarannya.
Menurut dia, dalam situasi politik seperti saat ini banyak isu yang dimunculkan ke permukaan. "Tolong jika ada kabar-kabar seperti itu harus dicek kebenarannya."
Presiden kemudian meminta Menteri Pertahanan Prabowo yang mendampinginya saat mengunjungi PT Pindad di Bandung, Selasa (19/9) untuk menanggapi kabar tersebut.
Baca juga : Jokowi Tanggapi Santai Tudingan Politisasi Informasi Intelijen
Menurut Prabowo, dirinya belum pernah bertemu dengan wakil menteri yang disebutkan. "Saya tidak pernah ketemu Wamen. Saya ketemunya selalu menterinya."
Terkait kabar itu, Prabowo mengaku menyikapinya dengan sejuk saja. "Saya sebenarnya ingin situasi yang sejuk-sejuk saja. Tapi, kalau memang harus disikapi, laporan soal itu sedang kita proses, kita pelajari."
Baca juga : Jokowi Dinilai Berikan Kode Kepentingan
Jokowi pun menimpali dengan tawa. "Pak Prabowo sekarang penyabar kok," cetus Jokowi.
Santer kabar, wamen yang digampar Prabowo itu adalah Wamentan Harvick Hasnul Qolbi. Peristiwa tersebut terjadi saat rapat terbatas (RATAS) di istana kepresidenan sekitar 10 hari lalu. (Z-4)
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan laporan kepada Presiden mencakup kondisi pasokan energi hingga harga bahan pokok.
Menlu Sugiono sampaikan belasungkawa resmi Presiden Prabowo atas wafatnya Ali Khamenei kepada Dubes Iran.
MANTAN Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memperhitungkan posisi Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace atau BOP
PRESIDEN Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh lintas generasi dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Selasa (3/3).
Menlu periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menilai eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan kian rapuhnya tatanan global berbasis aturan
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MKĀ mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved