Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi adanya kabar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencekik seorang wakil menteri (wamen). Menurutnya kabar tersebut harus dipastikan kebenarannya.
Menurut dia, dalam situasi politik seperti saat ini banyak isu yang dimunculkan ke permukaan. "Tolong jika ada kabar-kabar seperti itu harus dicek kebenarannya."
Presiden kemudian meminta Menteri Pertahanan Prabowo yang mendampinginya saat mengunjungi PT Pindad di Bandung, Selasa (19/9) untuk menanggapi kabar tersebut.
Baca juga : Jokowi Tanggapi Santai Tudingan Politisasi Informasi Intelijen
Menurut Prabowo, dirinya belum pernah bertemu dengan wakil menteri yang disebutkan. "Saya tidak pernah ketemu Wamen. Saya ketemunya selalu menterinya."
Terkait kabar itu, Prabowo mengaku menyikapinya dengan sejuk saja. "Saya sebenarnya ingin situasi yang sejuk-sejuk saja. Tapi, kalau memang harus disikapi, laporan soal itu sedang kita proses, kita pelajari."
Baca juga : Jokowi Dinilai Berikan Kode Kepentingan
Jokowi pun menimpali dengan tawa. "Pak Prabowo sekarang penyabar kok," cetus Jokowi.
Santer kabar, wamen yang digampar Prabowo itu adalah Wamentan Harvick Hasnul Qolbi. Peristiwa tersebut terjadi saat rapat terbatas (RATAS) di istana kepresidenan sekitar 10 hari lalu. (Z-4)
Fokus utama pemerintah adalah mengubah tumpukan sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan menjadi sumber energi alternatif, khususnya listrik.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
Presiden Prabowo hubungi Mahmoud Abbas dan pemimpin dunia Islam saat Idul Fitri. Langkah ini jadi sinyal kuat diplomasi Indonesia di panggung global.
GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved