Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat tidak menelan mentah-mentah segala pemberitaan yang beredar menjelang tahun politik 2024. Hal itu ia sampaikan menanggapi isu di media sosial bahwa ada seorang menteri berstatus bakal calon presiden mencekik wakil menteri di dalam rapat kabinet.
"Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek? (mencekik)," ujar Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9).
Jokowi berkunjung untuk mengecek harga kebutuhan pokok terutama beras yang belakangan ini mengalami kenaikan.
Baca juga: NasDem Minta Jokowi Tegur Menag
Menurutnya, akan banyak pemberitaan seperti itu mendekati tahun politik. Oleh karena itu ia mengimbau agar masyarakat mengecek kembali kebenaran berita-berita yang beredar. Tidak langsung mempercayai kabar yang belum tentu kebenarannya.
"Memang tahun politik itu banyak berita-berita seperti itu tolong di-cross check, di-cross check kebenarannya jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita," ucap Jokowi.
Seperti diberitakan, di aplikasi WhatsApp serta sosial media soal beredar kabar tentang seorang menteri mencekik wakil menteri di sebuah rapat kabinet.
Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Subsidi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung
Dalam isu tersebut, menteri itu disebut-sebut berstatus sebagai calon presiden.
Kementerian Pertanian mengeluarkan rilis tertulis mengenai beredarnya pemberitaan Wakil Menteri Pertanian saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Kementerian Pertanian mengatakan bahwa tidak benar perihal kehadiran Wakil menteri pertanian dalam kegiatan tersebut.
Dalam rilis Nomor : 444/R-Kementan/09/2023 itu Kementerian Pertanian mengatakan bahwa Wamentan tidak menghadiri ratas selama 10 hari terakhir. (Z-1)
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved