Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataannya yang dianggap memasukan kepentingan politik praktis dalam acara pemerintah atau kementerian.
Menag menyebut memilih pasangan AMIN bidah. Amin merupakan akronim dari bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Jika Presiden Jokowi tidak menegur dan tidak mengevaluasi Menag Yaqut, hal itu akan menurunkan tingkat kepercayaan pemerintah di mata rakyat Indonesia," ucap Ali melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/9).
Baca juga: Pernyataannya Jadi Polemik, Ini Pembelaan Menag Yaqut Soal Bid’ah Pilih Amin
Ali menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari pejabat negara. Pernyataan Yaqut disebut tidak etis.
"Dari sisi etis dan etika, kalau yang dimaksud Amin adalah Anies Muhaimin, rasanya tidak etis ya. Apalagi, pakai bid'ah," kata Ali
Terlebih, kata Ali, yang diucapkan Yaqut dalam posisi sebagai perwakilan pemerintah dalam sebuah acara. Pemerintah seharusnya menjadi wasit yang baik dan taat dalam setiap permainan.
Baca juga: Muhaimin Enggan Tanggapi Candaan Menag soal 'Pilih Amin Bidah'
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan jika wasitnya netral, kontestasi politik 2024 menghasilkan proses yang damai dan demokratis.
"Jangan mendiskreditkan orang, apalagi di forum pegawai negeri," ujar Ali.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas, melakukan candaan saat pidato pada pembukaan orientasi pegawai P3K di gedung balai diklat Kemenag Surabaya. Menag menyebut tidak akan memilih pasangan Amin yang merupakan akronim dari salah satu paslon, karena merupakan bidah.
Pernyataan Yaqut disampaikan sambil berseloroh saat memberi sambutan pada kegiatan Diklat Keagamaan di Surabaya, Jawa Timur. Mulanya, Gus Yaqut menyapa Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Amin Suyitno.
Nama itu memiliki kesamaan dengan akronim bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
"Biasanya dipanggil Pak Yitno, bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin," ujar Gus Yaqut dengan nada bercanda.
"Tapi saya enggak pilih itu (Amin), Pak. Jelas ya? Masih ada yang pilih itu, bidah," sambungnya. (Z-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved