Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataannya yang dianggap memasukan kepentingan politik praktis dalam acara pemerintah atau kementerian.
Menag menyebut memilih pasangan AMIN bidah. Amin merupakan akronim dari bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Jika Presiden Jokowi tidak menegur dan tidak mengevaluasi Menag Yaqut, hal itu akan menurunkan tingkat kepercayaan pemerintah di mata rakyat Indonesia," ucap Ali melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/9).
Baca juga: Pernyataannya Jadi Polemik, Ini Pembelaan Menag Yaqut Soal Bid’ah Pilih Amin
Ali menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari pejabat negara. Pernyataan Yaqut disebut tidak etis.
"Dari sisi etis dan etika, kalau yang dimaksud Amin adalah Anies Muhaimin, rasanya tidak etis ya. Apalagi, pakai bid'ah," kata Ali
Terlebih, kata Ali, yang diucapkan Yaqut dalam posisi sebagai perwakilan pemerintah dalam sebuah acara. Pemerintah seharusnya menjadi wasit yang baik dan taat dalam setiap permainan.
Baca juga: Muhaimin Enggan Tanggapi Candaan Menag soal 'Pilih Amin Bidah'
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan jika wasitnya netral, kontestasi politik 2024 menghasilkan proses yang damai dan demokratis.
"Jangan mendiskreditkan orang, apalagi di forum pegawai negeri," ujar Ali.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas, melakukan candaan saat pidato pada pembukaan orientasi pegawai P3K di gedung balai diklat Kemenag Surabaya. Menag menyebut tidak akan memilih pasangan Amin yang merupakan akronim dari salah satu paslon, karena merupakan bidah.
Pernyataan Yaqut disampaikan sambil berseloroh saat memberi sambutan pada kegiatan Diklat Keagamaan di Surabaya, Jawa Timur. Mulanya, Gus Yaqut menyapa Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Amin Suyitno.
Nama itu memiliki kesamaan dengan akronim bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
"Biasanya dipanggil Pak Yitno, bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin," ujar Gus Yaqut dengan nada bercanda.
"Tapi saya enggak pilih itu (Amin), Pak. Jelas ya? Masih ada yang pilih itu, bidah," sambungnya. (Z-1)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved