Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu berpandangan, menjadi hal yang logis bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Ya tentu yang namanya Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan beliau memiliki banyak instrumen pemerintahan, baik itu ada Badan Intelijen Negara (BIN) ada intelijen dari kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," tutur Masinton di temui di kawasan Warung Buncit, Jakarta, Sabtu (16/9).
Masinton mengatakan, sebagai Kepala Negara tidak ada yang aneh bila Jokowi memiliki informasi-informasi intelijen tersebut.
Baca juga : Pegang Data Intelijen Mengenai Parpol, Jokowi: Saya Tahu Mereka Menuju Kemana
"Nah tentu seluruh informasi (dari lembaga intelijen) itu kan disampaikan kepada Presiden. Jadi ya logis kalau presiden pasti tau," jelasnya.
Senada dengan Masinton, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan sudah menjadi keharusan bagi lembaga intelijen negara memberikan informasi intelijen kepada Presiden, termasuk terkait Demokrasi di Indonesia saat ini.
Baca juga : Jokowi Dinilai Berikan Kode Kepentingan
"Tapi secara umumkan mestinya badan intelijen itu kan memang harus melaporkan ke Presiden apa saja yang terkait di indonesia ini. Itulah gunanya intelijen memang itu dipakai sebagai alatnya presiden," sebut Saleh.
Dijelaskan Saleh, sebagai Kepala Negara memang sudah seharusnya Jokowi mengetahui hal tersebut, karena Jokowi memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan negara.
"Kalau ada ancaman dari luar negeri itukan harus laporan ke Presiden apalagi dalam konteks demokrasi. Demokrasi ini penyelenggara utamanya itu Presiden loh bukan KPU. KPU itu adalah lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan secara langsung tapi tanggung jawab sebagai kepemimpinan itu ada di Presiden," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi Mengaku memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai. Hal ini diungkap presiden saat menghadiri rapat kerja nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi.
Dia mengatakan bahwa informasi yang dikantonginya lengkap, mulai dari angka hingga survei. Dia menyebut mendapatkan data intelijen itu dari BIN, intelijen di Polri dan intelijen di TNI. (Z-8)
Inggris hentikan kerja sama intelijen dengan Amerika Serikat di Karibia, karena menilai serangan militer AS terhadap kapal penyelundup narkoba melanggar hukum internasional.
Ia menyebut kejadian tersebut sebagai “angsa hitam”, yakni situasi tak terduga yang muncul setelah Indonesia relatif aman dari aksi pengeboman selama tiga tahun terakhir.
SERANGAN mendadak Israel terhadap Iran selama 12 hari pada Juni lalu tak hanya mengejutkan dunia internasional tetapi juga membuka tabir kerentanan serius dalam sistem keamanan.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat penegak hukum, terutama intelijen, betul-betul melakukan langkah preventif guna mengantisipasi ancaman bom.
Psikologi operasional berevolusi dari studi akademik hingga penerapan nyata dalam berbagai operasi militer, intelijen, dan keamanan.
Kepada Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto membebarjan bahwa Operasi Aman Candi 2025 untuk pemberantasan premanisme yang meresahkan masyarakat masih terus berlangsung.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved