Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat angkat bicara soal peluang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bertemu. Pertemuan mereka untuk menjajaki peluang kerjasama politik.
"Ya mohon doa restunya lah," kata Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin, (4/9).
Menurut Herman, komunikasi SBY dengan Megawati masih terjalin. Namun, Demokrat ingin memastikan memiliki rekan koalisi yang sesuai arah partai.
Baca juga : SBY Pimpin Langsung Arah Koalisi Demokrat
"Itu sedang terus berkomunikasi dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya bukan hanya Demokrat, keinginan Demokrat, tapi Tuhan mentakdirkan bahwa ada pertemuan yang kemudian mengarah kepada koalisi yang betul-betul memiliki kesamaan visi misi dan saya kira tadi yang menjunjung tinggi etika," ujar Herman.
Baca juga : Demokrat Puji Sikap Surya Paloh yang Minta Hentikan Laporan SBY
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya mencari koalisi lain. Demokrat sudah memutuskan untuk hengkang dari poros koalisi pendukung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
"Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain, yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan dan etik politik," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved