Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan penjelasan resmi soal menguatnya duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Khususnya kepada rekan koalisi di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Kalaupun mau keluar dan gabung ke yang lain, paling tidak partai-partai di KIM diberitahu secara resmi. Biar tidak ada tafsir yang salah dan tidak tepat," kata Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay, melalui keterangan tertulis, Jumat (1/9).
Menurut dia, bila PKB bakal bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebaiknya disampaikan terbuka. PKB juga didorong berpamitan.
Baca juga: Cak Imin Jadi Cawapres, Demokrat Meradang dan Tuding Anies Berkhianat
"Sikap itu tentu akan sangat patriotik dan kesatria. Waktu bergabung dulu kan sangat baik. Bahkan, ada tanda tangan piagam kerja sama dan itu masih berlaku," ujar Saleh.
PAN sejatinya menghormati keputusan PKB untuk bergabung dengan KPP. Keputusan itu dinilai adalah tindakan terbaik yang memang harus diambil PKB.
Baca juga: Beda dengan Demokrat, PKS Tak Permasalahkan Duet Anies - Cak Imin
Pasalnya, kata Saleh, sejak Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto, ada kesan tidak nyaman di dalam PKB. Itu terlihat dari wacana dan pernyataan yang disampaikan pengurus PKB ke publik.
"Kita semua kan sama-sama sudah paham. PKB terkesan khawatir terhadap adanya kompetitor lain dalam penentuan cawapres Prabowo. Andaikata Cak Imin disepakati sebagai cawapres Prabowo, pastilah PKB akan tetap di Koalisi Indonesia Maju," ucap Saleh.
KIM disebut belum pernah secara khusus membicarakan cawapres Prabowo. Tahapannya masih pengumuman nama dan penyusunan agenda bersama.
"Di KIM, tidak ada yang ditinggalkan. Semua dilibatkan dan diajak bicara. Kalau ada yang merasa ditinggalkan, itu mungkin hanya cara untuk mencari jalan keluar yang halus. Kan tidak elok keluar tanpa ada alasan? Itu juga bagian dari politik," ucap Saleh. (Z-3)
DPW PAN Sulawesi Barat menggelar aksi sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Sekolah Rakyat juga akan menjadi rumah pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga miskin demi menciptakan sumber daya manusia yang berdaya dan mandiri.
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved