Beda dengan Demokrat, PKS Tak Permasalahkan Duet Anies - Cak Imin

ANGGOTA Tim 8 Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) Almuzzammil Yusuf angkat bicara terkait situasi dan kondisi politik nasional terkini, khususnya mengenai dinamika yang terjadi di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, teka-teki Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal bekerjasama diungkap Partai Demokrat. Kerja sama politik itu dikatakan untuk memuluskan pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias cak Imin.

Mewakili Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  Almuzzammil menegaskan bahwa hingga saat ini PKS akan tetap mendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga : Dituding Demokrat Bikin Keputusan Sepihak, Ini Reaksi NasDem

"Sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024," tegas Almuzzammil dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (31/8).

Baca juga : Demokrat Mengaku Dipaksa Menerima Keputusan Anies Berpasangan dengan Cak Imin

"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," imbuhnya.

Selain berpegang teguh pada keputusan MMS VIII tersebut, Almuzzammil juga menegaskan bahwa kesetiaan PKS kepada Anies juga berdasar atas Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan," ucapnya.

Meskipun saat ini ada Partai yang merasa keberatan dengan adanya isu pencalonan Anies-Cak Imin di Pilpres 2014 mendatang, Almuzzammil mengatakan pihaknya menghargai hal tersebut, menurutnya setiap partai memiliki sikapnya masing-masing.

"Kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Almuzzammil pun memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. (Z-8)