Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku akan melapor ke partai terkait perubahan nama koalisi pendukung Bakal calon presiden Prabowo Subianto. Semula, koalisi tersebut bernama Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Pergantian nama itu diumumkan langsung oleh Prabowo dalam rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8) malam .
"Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya tidak tahu. Saya akan melapor ke partai dulu," kata Muhaimin selepas acara tersebut.
Baca juga: Prabowo Peluk Erat Cak Imin, Zulhas: Jangan Sampai Lepas Lagi
KKIR awalnya dibentuk oleh dua partai saja yaitu Partai Gerindra dan PKB. Pembentukan koalisi itu ditandai dengan penandatanganan Piagam Sentul, pada 13 Agustus 2022.
Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca juga: PKB Minta Golkar dan PAN Manut Piagam Sentul tentang Penentuan Cawapres
Kemudian, dalam perkembangannya, PAN dan Golkar bergabung dan ikut mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Terkait kelanjutan Piagam Sentul, Muhaimin belum dapat memberikan komentar. "Karena saya juga baru tahu, jadi harus melapor dulu," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Dia mengatakan dirinya tidak mempunyai hak untuk setuju atau tidak setuju atas pergantian nama tersebut. Terlepas dari itu, Muhaimin menyampaikan dia berkewajiban menjelaskan perubahan tersebut kepada partainya, termasuk terkait kelanjutan Piagam Sentul.
"Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya," tandasnya.
Prabowo saat mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju mengaku telah berembuk bersama ketua-ketua partai anggota koalisi, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"Tadi kami berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Airlangga, Gus (Muhaimin Iskandar), dan Pak Profesor (Yusril Ihza Mahendra), kami sepakat, koalisi kita, kita beri nama, Koalisi Indonesia Maju," ujar Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan peserta acara dan para ketua umum partai. (Ant/Z-11)
Keduanya menjadi landasan membangun bangsa secara bersama-sama demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved