Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku akan melapor ke partai terkait perubahan nama koalisi pendukung Bakal calon presiden Prabowo Subianto. Semula, koalisi tersebut bernama Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Pergantian nama itu diumumkan langsung oleh Prabowo dalam rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8) malam .
"Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya tidak tahu. Saya akan melapor ke partai dulu," kata Muhaimin selepas acara tersebut.
Baca juga: Prabowo Peluk Erat Cak Imin, Zulhas: Jangan Sampai Lepas Lagi
KKIR awalnya dibentuk oleh dua partai saja yaitu Partai Gerindra dan PKB. Pembentukan koalisi itu ditandai dengan penandatanganan Piagam Sentul, pada 13 Agustus 2022.
Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Baca juga: PKB Minta Golkar dan PAN Manut Piagam Sentul tentang Penentuan Cawapres
Kemudian, dalam perkembangannya, PAN dan Golkar bergabung dan ikut mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Terkait kelanjutan Piagam Sentul, Muhaimin belum dapat memberikan komentar. "Karena saya juga baru tahu, jadi harus melapor dulu," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Dia mengatakan dirinya tidak mempunyai hak untuk setuju atau tidak setuju atas pergantian nama tersebut. Terlepas dari itu, Muhaimin menyampaikan dia berkewajiban menjelaskan perubahan tersebut kepada partainya, termasuk terkait kelanjutan Piagam Sentul.
"Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya," tandasnya.
Prabowo saat mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju mengaku telah berembuk bersama ketua-ketua partai anggota koalisi, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"Tadi kami berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Airlangga, Gus (Muhaimin Iskandar), dan Pak Profesor (Yusril Ihza Mahendra), kami sepakat, koalisi kita, kita beri nama, Koalisi Indonesia Maju," ujar Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan peserta acara dan para ketua umum partai. (Ant/Z-11)
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved