Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati kesepakatan yang telah dibuat antara PKB dan Partai Gerindra sebelumnya terkait penentuan bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Sebab, bergabungnya kedua partai politik itu dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) disinyalir adanya potensi celah cawapres.
Menurut juru bicara PKB Mikhael Sinaga, kekuatan komitmen koalisi pihaknya dan Partai Gerindra terlihat dari piagam yang ditandatangani para ketua umum kedua partai, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Prabowo.
Baca juga: Gerindra: Jangan Bawa 'Pak Lurah' Soal Gabungnya Golkar dan PAN
"Dalam Piagam Sentul antara Gerindra dan PKB, kami berkomitmen bahwa pasangan capres dan cawapres akan diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ujar Mikhael dalam keterangannya, Rabu (16/8).
Mikhael berpendapat, piagam deklarasi yang dilakukan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, pada Minggu (13/8) lalu sifatnya melengkapi Piagam Sentul antara pihaknya dan Partai Gerindra.
Baca juga: Golkar dan PAN Merapat ke Prabowo, Surya Paloh: Itu Hak Konstitusional
Berdasarkan piagam tersebut, lanjut Mikhael, Partai Gerindra dan PKB berkomitmen bahwa pasangan capres dan cawapres akan diputuskan bersama oleh Prabowo dan Cak Imin.
"Sehingga hal itu tidak berubah dan akan diputuskan dalam waktu dekat," terangnya.
Mikhael mengklaim, kandidat pendamping Prabowo terkuat dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah Cak Imin. Pihaknya yakin pasangan Prabowo-Cak Imin akan segera diumumkan pada waktu yang tepat.
Diketahui, merapatnya Partai Golkar dan PAN merapat ke KKIR pada Minggu (13/8) ditandai dengan deklarasi bersama oleh keempat ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi. Mereka adalah Prabowo, Cak Imin, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan.
Sampai saat ini, Prabowo melalui KKIR bakal menghadapi bakal kandidat capres lain, yakni Anies Baswedan yang didukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera) serta Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan PPP.
Dari semua kandidat bakal capres tersebut, belum ada satu pun yang mengumumkan cawapresnya. (Tri/Z-7)
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved