Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko masih belum menentukan sikap usai diultimatum partainya setelah terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Partai Gerindra.
PDIP memberikan ultimatum kepada Budiman untuk segera mundur atau dipecat dari partai, buntut dukungannya kepada Prabwoo.
"Dia sengaja supaya dipecat, supaya kesannya heroik gitu, supaya kayak dizalimi," kata politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat dihubungi MGN, Selasa (22/8).
Baca juga : Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Harus Minta Izin Megawati Soal Gibran
Deddy mengatakan Budiman mestinya sudah paham bila berbeda terhadap sikap partai, kader seharusnya mundur. PDIP sejatinya sudah mengusung bakal capres Ganjar Pranowo.
"Padahal kan dia sudah tahu kalau berbeda ya pilihannya cuma ada dua mundur atau dipecat, jadi ya dia supaya naik harganya bisa jadi kayak martir," ucap Deddy.
Budiman, kata dia, sejatinya layak dipecat dari PDIP karena bukti dukungannya ke Prabowo sudah jelas. Deddy mengatakan bila tak memecat Budiman maka ada AD/ART partai yang dilanggar.
Baca juga : Kode Jokowi Dukung Prabowo Dinilai kian Terang
"Lah kalau kami tidak memecat dia itu kami melanggar AD/ART dan melanggar peraturan organisasi melanggar kode etik organisasi," ujar Deddy.
Ia tak habis pikir Budiman masih mengaku mengikuti ideologi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, membelot dari sikap partai.
"Itulah yang namanya orang yang tidak waras. Kalau dia waras, dia ideologinya Ibu Mega, ya dia ikutin dong keputusan Ibu Mega. Kan itu kelihatan banget dia sudah tidak waras, sudah tidak mengerti lagi hal yang baik, hal yang benar gitu loh," kata Deddy.
Budiman Sudjatmiko sudah jauh-jauh hari memberikan sinyal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Padahal PDIP sudah memiliki jagoan sendiri, yakni Ganjar Pranowo.
Hal itu tampak dari pernyataan Budiman usai menemui Prabowo secara tertutup Selasa, 18 Juli 2023. Kala itu, Budiman menilai Prabowo layak memimpin Indonesia. (MGN/Z-5)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved