Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
POLITISI PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko masih belum menentukan sikap usai diultimatum partainya setelah terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Partai Gerindra.
PDIP memberikan ultimatum kepada Budiman untuk segera mundur atau dipecat dari partai, buntut dukungannya kepada Prabwoo.
"Dia sengaja supaya dipecat, supaya kesannya heroik gitu, supaya kayak dizalimi," kata politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat dihubungi MGN, Selasa (22/8).
Baca juga : Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Harus Minta Izin Megawati Soal Gibran
Deddy mengatakan Budiman mestinya sudah paham bila berbeda terhadap sikap partai, kader seharusnya mundur. PDIP sejatinya sudah mengusung bakal capres Ganjar Pranowo.
"Padahal kan dia sudah tahu kalau berbeda ya pilihannya cuma ada dua mundur atau dipecat, jadi ya dia supaya naik harganya bisa jadi kayak martir," ucap Deddy.
Budiman, kata dia, sejatinya layak dipecat dari PDIP karena bukti dukungannya ke Prabowo sudah jelas. Deddy mengatakan bila tak memecat Budiman maka ada AD/ART partai yang dilanggar.
Baca juga : Kode Jokowi Dukung Prabowo Dinilai kian Terang
"Lah kalau kami tidak memecat dia itu kami melanggar AD/ART dan melanggar peraturan organisasi melanggar kode etik organisasi," ujar Deddy.
Ia tak habis pikir Budiman masih mengaku mengikuti ideologi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, membelot dari sikap partai.
"Itulah yang namanya orang yang tidak waras. Kalau dia waras, dia ideologinya Ibu Mega, ya dia ikutin dong keputusan Ibu Mega. Kan itu kelihatan banget dia sudah tidak waras, sudah tidak mengerti lagi hal yang baik, hal yang benar gitu loh," kata Deddy.
Budiman Sudjatmiko sudah jauh-jauh hari memberikan sinyal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Padahal PDIP sudah memiliki jagoan sendiri, yakni Ganjar Pranowo.
Hal itu tampak dari pernyataan Budiman usai menemui Prabowo secara tertutup Selasa, 18 Juli 2023. Kala itu, Budiman menilai Prabowo layak memimpin Indonesia. (MGN/Z-5)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Prabowo belum mau menyebutkan kapan pengisian kursi wakil menteri ketenagakerjaan itu akan diumumkan.
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menanggapi kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.
Prabowo memilih beberapa orang bermasalah hukum untuk masuk ke dalam kabinetnya, hal itu menandakan bahwa tidak ada komitmen awal pemerintahaannya terhadap penegakan hukum.
PAKAR Politik, Ray Rangkuti menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Hashim Djojohadikusumo mengaku kurang nyaman karena Presiden Prabowo Subianto, yang juga kakak kandungnya, adalah orang yang menganugerahi tanda kehormatan itu.
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada tokoh Board Prasasti di Istana Negar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved