Kasus Korupsi Tukin, KPK Panggil Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan rasuah dalam penyaluran dana tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sekretaris Dirjen Minerba Kementerian ESDM Iman Kristian Sinulingga dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa hari ini, Senin (14/8).

Dalam perkembangannya, Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengungkapkan pihaknya tengah mengusut kepemilikan rumah mewah tersangka sekaligus mantan Bendahara Pengeluaran Kementerian ESDM Christa Handayani Pangaribowo di Bandung, Jawa Barat. Pembelian aset itu diyakini menggunakan uang korupsi dari kasus tersebut.

Ada 10 tersangka dalam kasus korupsi pembayaran tukin di Kementerian ESDM. Mereka yakni Subbagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso, pejabat pembuat komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, staf PPK Lernhard Febrian Sirait, dan Bendahara Pengeluaran Abdullah.

Baca juga: KPK Panggil 2 Saksi untuk Dalami Korupsi Kendaraan Penanganan Bencana di Basarnas

Tersangka lainnya, yakni Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo, PPABP Rokhmat Annashikhah, Operator SPM Beni Arianto, Penguji Tagihan Hendi, PPK Haryat Prasetyo, dan pelaksana verifikasi dan perekaman akuntansi Maria Febri Valentine.

Dalam perkara ini, Priyono diduga menerima dana Rp4,75 miliar. Novian mengantongi Rp1 miliar. Lalu, Lernhard menerima Rp10,8 miliar.

Baca juga: Tidak Sanggup Tangkap Buronan Kirana Kotama, Ini Alasan KPK

Kemudian Abdullah menerima Rp350 juta, Christa menerima Rp2,5 miliar, Haryat menerima Rp1,4 miliar, dan Beni menerima Rp4,1 miliar.

Lalu, Hendi menerima Rp1,4 miliar, Rakhmat menerima Rp1,6 miliar, dan Maria menerima Rp900 juta. Uang itu dipakai untuk berbagai kebutuhan.

Sebagian uang yakni sebesar Rp1,03 miliar juga diberikan ke pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Para tersangka juga menggunakan uang haram untuk kerja sama umroh, sumbangan nikah, THR, pengobatan, pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mess atlet, kendaraan, dan logam mulia.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Z-11)