Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyambut baik keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang tegas menolak Peninjauan Kembali (PK) Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Penolakan ini dianggap sebagai bentuk kemenangan dari keadilan dan penyelamatan demokrasi. Hinca mengaku sudah bisa bernapas lega setelah MA memutuskan menolak PK tersebut.
"Keadilan dimenangkan dan demokrasi terselamatkan. Saya yang sedari awal turut aktif membentengi partai dari gugatan demi gugatan oleh para pembegal, akhirnya kini sudah dapat bernapas lega," ucapnya, Kamis (10/8)
Baca juga : MA Pupuskan Langkah Hukum Moeldoko Ambil Alih Demokrat
Hinca menyinggung tingkah laku Moeldoko dalam politik. Dia menyesalkan seorang jenderal menghabiskan waktunya hanya untuk menjadi sosok pembegal dan penjegal.
Padahal Moeldoko seharusnya bisa belajar dari banyak purnawirawan (Purn) TNI yang berjuang dan bergerilya secara konstitusional pada sebuah partai politik (parpol). "Entah itu untuk bergabung pada parpol tertentu atau membuat parpol sendiri. Shame on you, Pak," kata dia.
Baca juga : Pernyatan Moeldoko Berbahaya
Hinca menjelaskan semua polemik ini bermula pada Februari 2021 di mana saat itu Demokrat telah menerima sinyal bahwa akan ada tragedi politik yang melibatkan beberapa orang penting, salah satunya Moeldoko
Selain memecat kader yang dianggap berkhianat, Hinca menyebut Demokrat terus melakukan komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasonna H Laoly.
"Untungnya, Pak Yasonna dan Pak Mahfud sedari awal tetap berdiri pada podium yang objektif. Saya menaruh hormat pada kedua orang tersebut. Tidak seperti rekannya di kabinet yang justru menjadi tukang begal," kata dia.
Hinca mempertanyakan alasan Moeldoko ngotot ingin membegal Partai Demokrat. Padahal, kekalahan Moeldoko dalam perebutan Demokrat bukan sekali dua kali terjadi melainkan sudah 16 kali.
"Sudah tercatat 16 kali Moeldoko alami kekalahan di pengadilan. Fenomena ini memicu tanya, apa yang mendorong kegigihan dalam mengajukan gugatan meskipun kekalahan telah jelas menyertai?" kata dia.
Di akhir pernyataannya, Hinca menyebut kemenangan ini merupakan persembahan para kader Demokrat untuk AHY yang tengah merayakan ulang tahun ke-45. Kemenangan ini bukan hanya sejarah bagi AHY, tapi juga bagi Demokrat. (Z-4)
Dalam safari politik di Gor Goyong Royong, Subang, Jumat (12/1), SBY menyatakan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan partai selama 10 tahun terakhir.
Ada 15 calon kepala daerah yang sudah mendapatkan surat tugas menjadi calon kepala daerah
Heru Budi tidak tertarik saat namanya diusulkan Partai Demokrat untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY menjelaskan, Khofifah merupakan tokoh perempuan yang tidak hanya dikenal di Jawa Timur, namun juga dikenal secara nasional.
Partai Demokrat memberikan surat rekomendasi kepada Dadang Supriatna dan artis Ali Syakieb untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bandung, Jawa Barat.
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
Ketua Umum DPP Demokrat AHY menilai keduanya juga punya rekam jejak di pemerintahan, masing-masing Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Surya sebagai Bupati Asahan.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.
Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN, Achmad Nawawi, mendorong agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta segera dilangsungkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved