Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami keterlibatan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta. Nama dia disebut sering menitipkan proyek di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Fakta-fakta persidangan teman-teman sudah mengikutinya, banyak fakta menarik yang pasti kami akan dalami," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Agustus 2023.
Ali menjelaskan pihaknya sudah memeriksa Budi Karya beberapa waktu lalu. Saat ini, teka-teki keterlibatannya dikaitkan dengan jawabannya ke penyidik dan informasi dari saksi lain.
Baca juga: Harun Masiku Ada di Indonesia, ICW: Bukti Bobroknya KPK
"Kami kaitkan dengan keterangan saksi yang lain. Sehingga nanti membentuk suatu fakta, apakah bisa ditindak lanjuti proses penyidikan atau persidangan," ucap Ali.
Ali juga memastikan jaksa bakal menghadirkan saksi yang bisa membeberkan keterlibatan Budi Karya dalam persidangan jika dibutuhkan. Lembaga Antirasuah berharap masyarakat terus melakukan pemantauan.
Baca juga: Mabes Polri Sebut Harun Masiku di Indonesia, KPK: Informasi Penting
KPK juga tidak segan menambah tersangka lain dalam kasus ini jika menemukan keterlibatan yang kuat. Apalagi, operasi tangkap tangan (OTT) kerap menjadi pintu pembuka kasus besar.
"Bila ada keterlibatan pihak lain dengan kecukupan alat bukti yang ada, pasti akan kembangkan penyidikan," ujar Ali.
Dugaan titipan Budi Karya itu merupakan fakta persidangan kasus suap jalur kereta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis, 3 Agustus 2023. Informasi itu dicetuskan oleh Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi saat bersaksi.
KPK telah memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mendalami perkara ini. Dia diminta menjelaskan proses pengawasan pengerjaan proyek di instansinya.
"Dikonfirmasi juga mengenai bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Juli 2023.
Ali enggan memerinci jawaban Budi kepada penyidik. Dia juga diminta menjelaskan mekanisme pengadaan proyek yang bermasalah di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). (MGN/Z-7
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Pada beautifikasi ini, Stasiun Klaten didesain memiliki konsep ruang terbuka yang dipadukan dengan bangunan-bangunan berkonsep limasan yang khas budaya setempat.
Stasiun tersebut merupakan bagian dari jalur kereta api pertama di Indonesia yang diresmikan pada 9 Juli 1871 dan juga stasiun pertama yang dibangun di antara Solo-Jogja.
Menhub juga mengatakan daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga berdampak pada kemampuan untuk menggunakan layanan penerbangan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bandara bu Kota Nusantara (IKN) telah siap digunakan untuk memfasilitasi kedatangan pesawat kepresidenan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan terdapat empat formulasi untuk menurunkan harga tiket pesawat.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
KPK memastikan akan segera memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021–2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK tengah menyelidiki asal-usul sepeda motor milik orang lain yang ditemukan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan disita oleh penyidik pada 10 Maret 2025.
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved