Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami keterlibatan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta. Nama dia disebut sering menitipkan proyek di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Fakta-fakta persidangan teman-teman sudah mengikutinya, banyak fakta menarik yang pasti kami akan dalami," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Agustus 2023.
Ali menjelaskan pihaknya sudah memeriksa Budi Karya beberapa waktu lalu. Saat ini, teka-teki keterlibatannya dikaitkan dengan jawabannya ke penyidik dan informasi dari saksi lain.
Baca juga: Harun Masiku Ada di Indonesia, ICW: Bukti Bobroknya KPK
"Kami kaitkan dengan keterangan saksi yang lain. Sehingga nanti membentuk suatu fakta, apakah bisa ditindak lanjuti proses penyidikan atau persidangan," ucap Ali.
Ali juga memastikan jaksa bakal menghadirkan saksi yang bisa membeberkan keterlibatan Budi Karya dalam persidangan jika dibutuhkan. Lembaga Antirasuah berharap masyarakat terus melakukan pemantauan.
Baca juga: Mabes Polri Sebut Harun Masiku di Indonesia, KPK: Informasi Penting
KPK juga tidak segan menambah tersangka lain dalam kasus ini jika menemukan keterlibatan yang kuat. Apalagi, operasi tangkap tangan (OTT) kerap menjadi pintu pembuka kasus besar.
"Bila ada keterlibatan pihak lain dengan kecukupan alat bukti yang ada, pasti akan kembangkan penyidikan," ujar Ali.
Dugaan titipan Budi Karya itu merupakan fakta persidangan kasus suap jalur kereta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis, 3 Agustus 2023. Informasi itu dicetuskan oleh Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi saat bersaksi.
KPK telah memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mendalami perkara ini. Dia diminta menjelaskan proses pengawasan pengerjaan proyek di instansinya.
"Dikonfirmasi juga mengenai bentuk pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Juli 2023.
Ali enggan memerinci jawaban Budi kepada penyidik. Dia juga diminta menjelaskan mekanisme pengadaan proyek yang bermasalah di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). (MGN/Z-7
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Pada beautifikasi ini, Stasiun Klaten didesain memiliki konsep ruang terbuka yang dipadukan dengan bangunan-bangunan berkonsep limasan yang khas budaya setempat.
Stasiun tersebut merupakan bagian dari jalur kereta api pertama di Indonesia yang diresmikan pada 9 Juli 1871 dan juga stasiun pertama yang dibangun di antara Solo-Jogja.
Menhub juga mengatakan daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga berdampak pada kemampuan untuk menggunakan layanan penerbangan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bandara bu Kota Nusantara (IKN) telah siap digunakan untuk memfasilitasi kedatangan pesawat kepresidenan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan terdapat empat formulasi untuk menurunkan harga tiket pesawat.
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved