Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan mengisi kursi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sejumlah nama memang masuk bursa Pj Gubernur Sulsel. Namun, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, lingkungan Pemda di Sulsel, hingga disodorkan sejumlah fraksi di DPRD Sulsel, birokrat kelahiran Bone, Sulsel itu keluar sebagai kandidat terkuat.
Nama-nama kandidat itu kemudian bakal diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setelah DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel. Rapat paripurna itu diagendakan berlangsung pada hari ini, Rabu (3/8).
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian sudah menyurati Ketua DPRD di 10 daerah yang masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya akan berakhir pada September 2023 mendatang. Mereka diminta untuk mengirimkan 3 nama yang diusulkan mengisi posisi Pj Gubernur, termasuk Pj Gubernur Sulsel.
Pria kelahiran 16 Januari 1973 itu merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992. Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.
Baca juga: DPRD Kota Bandung Godok Nama Pj Wali Kota
Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan. Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar doktor dalam Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.
Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa.
Bahtiar juga menjadi birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru. Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018.
Dari Kapuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Ia juga tercatat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dan sempat menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau. (Z-7)
DARI semua kabupaten yang dilanda bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai, yang terparah, lantaran dikepung angin puting beliung, longsor, dan banjir.
BENCANA hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan angin puting beliung melanda sejumlah kabupaten, seperti Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng di Sulawesi Selatan pada Sabtu, (5/7).
Sistem pembayaran digital QRIS Tap ditargetkan mendukung percepatan digitalisasi pembayaran di Sulawesi Selatan
PEMERINTAH Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi memberlakukan jam malam bagi seluruh pelajar.
SEBANYAK 27 unit Bus Trans Sulsel (Sulawesi Selatan) dari DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) akan dioperasikan oleh Pemprov Sulsel, pada Selasa 9 Juli 2025 mendatang
Jelajahi profil Sulawesi Selatan: daftar kabupaten, suku utama seperti Bugis dan Makassar, serta jumlah penduduk terbaru.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belajar dari kasus sengketa empat pulau Aceh.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan polemik empat pulau Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) bermula pada masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved