Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar disebut-sebut sebagai kandidat terkuat yang akan mengisi kursi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sejumlah nama memang masuk bursa Pj Gubernur Sulsel. Namun, berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, lingkungan Pemda di Sulsel, hingga disodorkan sejumlah fraksi di DPRD Sulsel, birokrat kelahiran Bone, Sulsel itu keluar sebagai kandidat terkuat.
Nama-nama kandidat itu kemudian bakal diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setelah DPRD Sulsel menggelar rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel. Rapat paripurna itu diagendakan berlangsung pada hari ini, Rabu (3/8).
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kemendagri Jamin Stok Blangko E-KTP Aman
Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian sudah menyurati Ketua DPRD di 10 daerah yang masa jabatan gubernur dan wakil gubernurnya akan berakhir pada September 2023 mendatang. Mereka diminta untuk mengirimkan 3 nama yang diusulkan mengisi posisi Pj Gubernur, termasuk Pj Gubernur Sulsel.
Pria kelahiran 16 Januari 1973 itu merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1992. Kemudian, Bahtiar mulai menggeluti dunia kepemerintahan saat ia menempuh Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri pada 1995.
Baca juga: DPRD Kota Bandung Godok Nama Pj Wali Kota
Bahtiar merupakan sosok yang tak merasa cukup dengan ilmunya, khususnya kepemerintahan. Sehingga, Bahtiar terus melanjutkan pendidikannya hingga ia berhasil meraih gelar doktor dalam Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjajaran pada 2013.
Lama berkiprah sebagai birokrat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, sebelum berubah menjadi Dirjen Polpum. Bahtiar sempat menjadi Direktur Organisasi Massa.
Bahtiar juga menjadi birokrat yang terlibat intensif perumusan berbagai Rancangan Undang-Undang Politik dan Kepemiluan, RUU Pemilu, Pilkada dan aturan terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru. Setelah lama di balik layar, kiprah Putra asli Sulsel mulai mencuat di level nasional sejak menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada tahun 2018.
Dari Kapuspen karier Bahtiar terus menanjak dan dipercaya Mendagri Tito Karnavian menjadi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Ia juga tercatat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dan sempat menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau. (Z-7)
Bagi para anggota Paskibraka, tugas di HUT ke-80 RI menjadi pengalaman berharga sekaligus momentum kebangsaan.
Gerakan Pramuka merupakan rumah besar yang mempersatukan generasi, sekaligus wadah pembentukan karakter yang tangguh.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menerima Lencana Melati dari Kwarnas Gerakan Pramuka di Buperta Cibubur, penghargaan tertinggi atas dedikasinya membina generasi muda.
Pilihan Partai NasDem untuk menggelar Rakernas 2025 di sini bukanlah kebetulan—ia adalah pernyataan sikap. Sebuah penegasan bahwa visi besar NasDem untuk mengusung restorasi.
MENJELANG pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Makassar pada 8-10 Agustus 2025, Partai NasDem menggelar kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
SULAWESI Selatan kembali menjadi sorotan politik nasional.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved