Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Polisi MiliterTNI menetapkan status tersangka kepada kepala Basarnas Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Tak hanya Henri, Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima suap.
“Proses hukum dari hasil uraian di atas dan menurut keterangan saksi, maka penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan meningkatkan status mereka jadi tersangka dan ditahan,” tegas Marsekal Muda Agung Handoko, Danpuspom TNI dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7)
Baca juga : Pimpinan KPK Bisa Menolak Pengunduran Diri Asep Guntur
Keduanya, kata Agung, akan ditahan di rumah tahanan militer Angkatan Udara di Halim Perdanakusuma.
“Untuk keterangan AH sampai malam ini masih berlangsung pemeriksaan. Namun demikian dari beberapa keterangan saksi pihak swasta yang ada di KPK, penjelasannya sudah sama dengan penjelasan dari ABC,” ungkapnya.
Baca juga : Penetapan Status Tersangka Kabasarnas, Diserahkan ke Mabes TNI
Keduanya dijerat dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.
Agung menegaskan sesuai arahan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, pihaknya akan terus koordinasi dengan KPK dan membina hubungan yang baik khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan prajurit TNI.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan akan menuntaskan kasus korupsi di Basarnas bersama Puspom TNI.
“Kita akan tuntaskan sesuai UU yang berlaku. Saya mewakili KPK dan secara pribadi menyampaikan salam hangat dari rekan KPK kepada jajaran TNI,” tandasnya. (Z-5)
Penetapan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir sebagai dilakukan secara prematur dan tidak sesuai prosedur hukum.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menilai penyidik kepolisian telah bekerja profesional dalam menangani kasus yang sempat menimbulkan perdebatan.
Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan
KPK bakal melanjutkan proses hukum untuk Alwin. Dia sejatinya sudah dipanggil penyidik kemarin, namun, mangkir bersama dengan istrinya Hevearita.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
KPK mengungkap adanya Rp400 juta uang untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved