Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai tidak ada yang salah dari sistem lelang elektronik yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi tidak perlu dilakukan. Ia hanya meminta pelaksanaan sistem lelang diperketat pengawasannya.
"Aturannya sudah bagus, tinggal pengawasannya saja. Kalau aturan dibuat terus nanti malah tidak selesai-selesai. Ini tinggal pengawasannya," ujar Mahfud MD di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (27/7).
Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi kasus korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Henri Alfiandi. Ia diduga melakukan korupsi dengan mengakalim sistem lelang untuk pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan.
Baca juga: Mahfud MD: Sudah Semestinya Kepala Basarnas Ditangkap KPK
Ada lima tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut, yaitu Kepala Basarnas Henri Alfiandi, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, Dirut PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil, dan Koorsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto.
Mahfud pun mengapresiasi langkah KPK yang bisa mengendus aksi korupsi di tubuh Basarnas. Ia menegaskan semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara harus ditangkap dan diadili.
Baca juga: Kepala Basarnas Korupsi, Presiden: Ya Begitu Kalau Melompati Sistem
Mahfud menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Termasuk, upaya mengungkap apakah ada tindakan gratifikasi atau mark up anggaran. (Z-11)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik kepemilikan aset tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle atau kendaraan Basarnas.
Teknologi Night Vision Goggle (NVG) adalah perangkat optik yang memungkinkan penggunanya melihat dalam kondisi minim cahaya
PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang vonis kasus suap lelang proyek di Badan SAR Nasional (Basarnas).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Baguna Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Max Ruland Boseke hari ini, 19 Desember 2023.
KOMISARIS PT Intertekno Grafika Sejati Mulsunadi Gunawan didakwa menyuap mantan Kabasarnas Henri Alfiandi Rp2,4 miliar. Dana itu dipisah secara tunai dan cek.
DIREKTUR PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, 16 Oktober 2023.
KPK tengah mencari bukti-bukti lain untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek tender yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
Fadia Arafiq diduga menggunakan perusahaan milik keluarganya untuk memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
KPK mengungkap bahwa suami dan anak dari Fadia Arafiq turut menerima uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.
KPK mengungkap bahwa staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan pengambilan uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi melalui grup aplikasi WhatsApp.
KPK optimistis hadapi praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. BPK tegaskan adanya kerugian negara dalam korupsi kuota haji di Kemenag. Cek faktanya!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved