Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDI Perjuangan Harun Masiku yang dikabarkan saat ini berada di Kamboja. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso berpandangan keberadaan HM sudah terencana sistematis.
"Jadi ada upaya Harun Masiku dan kelompok lain yang ada di Harun Masiku apabila benar dia ada di Kamboja yang sepakat HM ada di Kamboja," jelasnya kepada Media Indonesia, Rabu (26/7).
Hal itu karena, menurut Sugeng antara Indonesia dengan kamboja belum perjanjian internasional antara Kamboja dan Indonesia terkait ekstradisi untuk tindak pidana korupsi.
Baca juga : IPW Pesimistis Harun Masiku dapat Ditangkap
"Seingat saya, yang baru sepakati perjanjian itu adalah police to police untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara untuk korupsi belum ada satu perjanjian ekstradisi yang dibuat antara Indonesia dan Kamboja," jelasnya.
Menurutnya, akan ada kesulitan penegakan hukum saat memulangkan HM ke Indonesia karena tidak adanya dasar hukum ekstradisi tersangka korupsi.
"Kecuali, ada operasi penangkapan HM oleh petugas Indonesia kemudian ditangkap dan dibawa ke Indonesia diam diam," paparnya.
Baca juga : Pasca-Penangkapan Lukas Enembe, Polri Belum Tambah Personel di Papua
Sementara, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan Divhubinter Polri segera bekerja sama dengan Interpol untuk segera bertindak.
Namun perlu juga dilihat apakah ada kendala aturan terkait dengan ekstradisi dengan Kamboja atau tidak. Selain itu, adanya unsur politik akan selalu ada mengingat HM merupakan seorang politisi.
Ia berharap polisi bisa melakukan secara profesional dalam menindak kasus ini.
"Kelambatan dan ketidak transparanan penyelidikan tentu akan menjadi pendukung dari pembenaran asumsi tersebut. Makanya profesionalisme Polri diuji disini terkait kecepatan dan transparansi penyelesaian kasus ini," pungkasnya. (Far/Z-7)
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyoroti penembakan remaja oleh oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Perlu evaluasi SOP senjata api
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved