Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
POLITIKUS PDI Perjuangan Harun Masiku yang dikabarkan saat ini berada di Kamboja. Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso berpandangan keberadaan HM sudah terencana sistematis.
"Jadi ada upaya Harun Masiku dan kelompok lain yang ada di Harun Masiku apabila benar dia ada di Kamboja yang sepakat HM ada di Kamboja," jelasnya kepada Media Indonesia, Rabu (26/7).
Hal itu karena, menurut Sugeng antara Indonesia dengan kamboja belum perjanjian internasional antara Kamboja dan Indonesia terkait ekstradisi untuk tindak pidana korupsi.
Baca juga : IPW Pesimistis Harun Masiku dapat Ditangkap
"Seingat saya, yang baru sepakati perjanjian itu adalah police to police untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara untuk korupsi belum ada satu perjanjian ekstradisi yang dibuat antara Indonesia dan Kamboja," jelasnya.
Menurutnya, akan ada kesulitan penegakan hukum saat memulangkan HM ke Indonesia karena tidak adanya dasar hukum ekstradisi tersangka korupsi.
"Kecuali, ada operasi penangkapan HM oleh petugas Indonesia kemudian ditangkap dan dibawa ke Indonesia diam diam," paparnya.
Baca juga : Pasca-Penangkapan Lukas Enembe, Polri Belum Tambah Personel di Papua
Sementara, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan Divhubinter Polri segera bekerja sama dengan Interpol untuk segera bertindak.
Namun perlu juga dilihat apakah ada kendala aturan terkait dengan ekstradisi dengan Kamboja atau tidak. Selain itu, adanya unsur politik akan selalu ada mengingat HM merupakan seorang politisi.
Ia berharap polisi bisa melakukan secara profesional dalam menindak kasus ini.
"Kelambatan dan ketidak transparanan penyelidikan tentu akan menjadi pendukung dari pembenaran asumsi tersebut. Makanya profesionalisme Polri diuji disini terkait kecepatan dan transparansi penyelesaian kasus ini," pungkasnya. (Far/Z-7)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan untuk menutupi kegagalan penangkapan Harun Masiku (HM).
KPK menegaskan bahwa vonis penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak akan menghentikan upaya memburu buronan Harun Masiku
Boyamin sebelumnya pernah mengajukan gugatan praperadilan penyidikan kasus suap Harun Masiku pada 2024 lalu. Dia mengatakan akan kembali mengajukan gugatan pada Agustus mendatang.
KPK menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat agar segera mencari dan menangkap Harun Masiku untuk mewujudkan rasa keadilan dalam kasus yang menjerat Hasto
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Sebanyak enam orang, termasuk seorang polisi menjadi korban penembakan di Manhattan, New York.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLISI menangkap lima orang terkait kasus pencurian kabel di pinggir Jalan Jampea Raya (samping pintu Tol Koja), Jakarta Utara.
KPK tengah menyelidiki dugaan aliran dana kepada aparat kepolisian terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto melantik lima pejabat utama (PJU) dan lima Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya, pada Senin (21/7).
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara serta SMA Global Darussalam Academy di DI Yogyakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved