Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta.
Kemenhub mengklaim sudah memberikan surat pemberitahuan terhadap ketidakhadiran Novie ke KPK.
"Sekjen telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang untuk permintaan keterangan," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juli 2023.
Baca juga : Permintaan Tahanan Kota untuk Lukas Enembe Sangat Wajar demi Kemanusiaan
Adita menjelaskan surat itu dikirimkan ke KPK pada 19 Juli 2023. Menurutnya, Novie perlu menghadiri kegiatan yang sudah dijadwalkan sejak lama.
"Dikarenakan adanya tugas yang tidak dapat diwakilkan," ucap Adita.
Baca juga : Penjegalan Anies Gagal, Jokowi Ingin Soft Landing
Adita menyebut pihaknya mendukung pengusutan kasus dugaan suap dalam pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang tengah diusut KPK itu. Kemenhub juga terbuka jika diajak bekerja sama dengan Lembaga Antirasuah.
"Kami sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK," ujar Adita.
Novie mangkir saat dipanggil penyidik KPK pada Kamis, 20 Juli 2023. Lembaga Antirasuah mengklaim dia tidak memberikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya itu.
"Saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi terkait alasan ketidak hadirannya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juli 2023.
KPK sebelumnya memanggil Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus ini. Namun, dia mangkir karena ada kegiatan penting.
"Untuk Pak Menteri Perhubungan betul ya, jadi berkirim surat, ada konfirmasi kepada tim penyidik KPK tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023. (MGN/Z-5)
Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan hukum dari pihaknya, sementara keputusan akhir tetap berada pada kewenangan KPK
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
KPK mengungkap masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026. Kepala daerah diminta segera evaluasi penggunaan fasilitas negara.
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved