Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMUNIKASI politik yang kembali terbangun antara Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo dinilai membuktikan upaya penjegalan terhadap capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah gagal. Hal itu sekaligus mengakui Anies tidak bisa lagi digoyang untuk maju dalam Pilpres 2024.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan tiga poros yang ada tidak akan berubah lagi dan sudah memasuki tahap untuk fokus dengan pemenangan kandidat masing-masing.
"Upaya menjegal sudah diupayakan tapi tidak berhasil. Jadi fasenya sekarang sudah keluar dari penjegalan Anies, semua fokus saja ke kandidat masing-masing. Tapi kalau ada penjelekan, masih ada upaya buzzer itu tetap ada tapi setidaknya di level Jokowi sudah tidak ada keinginan menjegal Anies. Ya sudah Anies capresnya," ujarnya, Jumat (21/7).
Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Paloh Runtuhkan Persepsi Penjegalan Anies
Pertemuan yang diartikan sebagai sinyal positif tersebut menurutnya tidak akan mengubah konstelasi tiga poros yang sudah pasti. Komitmen keduanya antara KPP dan Joko Widodo tidak bisa ditawar lagi. Pertanyaan presiden tentang siapa yang akan menjadi cawapres Anies kepada Surya Paloh juga menurutnya merupakan upaya Jokowi untuk tetap meloloskan kepentingannya.
"Tentang cawapres Anies itu sebetulnya ada kelanjutan tapi tidak akan diomongkan," sambungnya.
Baca juga: Anies Katakan Perubahan tak Selalu Berarti Merombak
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut dinilai Firman tetap berusaha mengamankan legacy dan kepentingannya dengan tetap mencari peluang.
"Jokowi politisi ulung tapi buka king maker dia inginnya soft landing. Artinya dia membaca dan merespons dari sikap tegasnya Surya Paloh. Dan tentu saja setiap pemerintahan inginya soft landing," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketum Partai NasDem Ahmad Ali menerangkan semakin dekatnya hari pemilihan maka dibutuhkan intensitas komunikasi politik lintas koalisi yang baik. Hal ini akan menciptakan kondusifitas di tahun politik agar tidak terjadi kebekuan di tingkat akar rumput.
"Sering bertemunya para elite jauh lebih baik dari pada saling tidak berkomunikasi. Kami memandang pertemuan itu menyejukan. Apa pun di tahun pemilu ini butuh komunikasi elit sehingga di tingkat bawah kondusif.
Tidak adanya komunikasi sebelumnya antara Surya Paloh dan Joko Widodo bukan berarti ada masalah namun dua tokoh ini saling menyayangi.
"Ini persoalan hati. Sebenarnya tidak ada yang substantif dari kebekuan komunikasi," sambungnya.
Di sisi lain Ali menilai dengan terbangunnya komunikasi keduanya maka bisa saja terjadi perubahan konstelasi politik.
"Bisa saja terjadi perubahan tapi kalau sampai meninggalkan Anies itu tidak mungkin. Makanya kami tidak mau terburu-buru mengumumkan cawapres," tukasnya. (Sru/Z-7)
KEMARIN, Partai NasDem genap berusia 14 tahun. Dalam tiga kali kesertaan di pemilu presiden dan legislatif, NasDem terus bergerak maju secara elektoral
Lili Romli berharap partai yang kalah diharapkan mengambil posisi sebagai partai oposisi agar mekanisme check and balances berjalan.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tentang konsistensi ucapan dan perbuatan merupakan bentuk sindiran.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersikap bijaksana dengan menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta para kadernya untuk menjadi teladan di tengah masyarakat, keteladanan dibutuhkan menghadapi tantangan politik dan kehidupan kebangsaan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan partainya berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved