Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KOMUNIKASI politik yang kembali terbangun antara Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo dinilai membuktikan upaya penjegalan terhadap capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah gagal. Hal itu sekaligus mengakui Anies tidak bisa lagi digoyang untuk maju dalam Pilpres 2024.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan tiga poros yang ada tidak akan berubah lagi dan sudah memasuki tahap untuk fokus dengan pemenangan kandidat masing-masing.
"Upaya menjegal sudah diupayakan tapi tidak berhasil. Jadi fasenya sekarang sudah keluar dari penjegalan Anies, semua fokus saja ke kandidat masing-masing. Tapi kalau ada penjelekan, masih ada upaya buzzer itu tetap ada tapi setidaknya di level Jokowi sudah tidak ada keinginan menjegal Anies. Ya sudah Anies capresnya," ujarnya, Jumat (21/7).
Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Paloh Runtuhkan Persepsi Penjegalan Anies
Pertemuan yang diartikan sebagai sinyal positif tersebut menurutnya tidak akan mengubah konstelasi tiga poros yang sudah pasti. Komitmen keduanya antara KPP dan Joko Widodo tidak bisa ditawar lagi. Pertanyaan presiden tentang siapa yang akan menjadi cawapres Anies kepada Surya Paloh juga menurutnya merupakan upaya Jokowi untuk tetap meloloskan kepentingannya.
"Tentang cawapres Anies itu sebetulnya ada kelanjutan tapi tidak akan diomongkan," sambungnya.
Baca juga: Anies Katakan Perubahan tak Selalu Berarti Merombak
Mantan Wali Kota Surakarta tersebut dinilai Firman tetap berusaha mengamankan legacy dan kepentingannya dengan tetap mencari peluang.
"Jokowi politisi ulung tapi buka king maker dia inginnya soft landing. Artinya dia membaca dan merespons dari sikap tegasnya Surya Paloh. Dan tentu saja setiap pemerintahan inginya soft landing," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketum Partai NasDem Ahmad Ali menerangkan semakin dekatnya hari pemilihan maka dibutuhkan intensitas komunikasi politik lintas koalisi yang baik. Hal ini akan menciptakan kondusifitas di tahun politik agar tidak terjadi kebekuan di tingkat akar rumput.
"Sering bertemunya para elite jauh lebih baik dari pada saling tidak berkomunikasi. Kami memandang pertemuan itu menyejukan. Apa pun di tahun pemilu ini butuh komunikasi elit sehingga di tingkat bawah kondusif.
Tidak adanya komunikasi sebelumnya antara Surya Paloh dan Joko Widodo bukan berarti ada masalah namun dua tokoh ini saling menyayangi.
"Ini persoalan hati. Sebenarnya tidak ada yang substantif dari kebekuan komunikasi," sambungnya.
Di sisi lain Ali menilai dengan terbangunnya komunikasi keduanya maka bisa saja terjadi perubahan konstelasi politik.
"Bisa saja terjadi perubahan tapi kalau sampai meninggalkan Anies itu tidak mungkin. Makanya kami tidak mau terburu-buru mengumumkan cawapres," tukasnya. (Sru/Z-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himneĀ NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
DEWAN Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nursiah Daud Paloh (NDP) menjamin hewan kurban, sapi maupun kambing dipotong sesuai dengan syariat Islam.
Penyerahan sapi kurban secara simbolis dilakukan di Sekolah Sukma Bangsa Sigi, Jumat (6/6).
Surya Paloh menyerahkan sapi kurban di Masjid Nursiah Daud Paloh. Hewan itu diterima oleh Ketua DKM Masjid Endra.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved