AHY Singgung Cawapres Anies dan Pembegalan Demokrat

KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan tiga partai politik pengusung Anies Baswedan sudah sepakat terkait cawapres pendamping Anies.

"Cawapres (untuk Anies Baswedan) sudah final," tegas dia saat menjadi pembicara inti dalam Fisipol Leadership Forum didi UGM, Kamis (20/7). Artinya, lanjut dia, ketiga parpol, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, sudah menandatangani piagam kesepakatan. 

Salah satu poin paling penting ialah menyerahkan kepada capres untuk menentukan sendiri cawapresnya. Namun, pemilihan cawapres tersebut harus didasari pada kriteria, yaitu mendapatkan suara lebih tinggi dalam Pilpres 2024.

Baca juga: AHY Bertekad Kembalikan Keberhasilan Pemerintahan SBY

Oleh sebab itu, pihaknya menghindari wacana liar terkait cawapres dari Anies Baswedan. "Kita menunggu waktu yang tepat, momentum yang tepat, dan pada saatnya akan kami sampaikan," tukas dia. 

Di sisi lain, AHY menyinggung upaya pembegalan Partai Demokrat. "Ada upaya pembegalan Partai Demokrat, merampas kedaulatan yang dilakukan oleh tangan kekuasaan," tegas dia.

Baca juga: Pidato AHY Jadi Penegasan KPP tidak Serta-merta Menihilkan Capaian Pembangunan Pemerintahan Sebelumnya

Ia menegaskan, hal tersebut tidak boleh terjadi terhadap siapapun yang ada di negeri ini, baik partai politik, organisasi, maupun individu. AHY mengatakan, pembegalan tersebut tidak boleh terjadi agar semua pihak bisa merasakan keadilan.

"Kalau ada keadilan, tenang memilih. Ekspoloitasi dan demonstrasi kekuasaan politik yang semena-mena rasanya bukan itu demokrasi yang kita tuju," tegas dia. Oleh sebab itu, selain upaya meningkatkan kesejahteraan di berbagai sektor, ia juga menegaskan pentingnya demokrasi yang bisa menjamin kebebasan (freedom), keadilan (justice), dan kesetaraan (equality).

Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyampaikan upaya pembegalan Partai Demokrat saat ini berada di tahap Peninjuan Kembali di Mahkamah Agung. "Padahal, mereka sudah kalah 17 kali di berbagai pengadilan," kata dia.

Hakim-hakim yang akan memutuskan PK di MA tersebut, kata dia, sudah ditunjuk. Pihaknya saat ini tengah menunggu hasil keputusan tersebut. "Mestinya, kalau keputusan itu berdasarkan hukum, rasanya tidak ada celahnya mereka (pihak Moeldoko) bisa menang. Bagaimana mungkin (bisa menang) karena Moeldoko belum pernah menjadi kader Partai Demokrat satu menit pun lalu tiba-tiba mau jadi Ketua Umum (Partai Demokrat)," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap, para hakim bisa memutuskan berdasarkan dengan hati nurani. "Kalau mereka memutuskan berdasarkan hati nurani, mestinya ditolak PK itu," tutup dia. (Z-2)