Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penindakan kasus korupsi tidak harus diutamakan. Menurutnya, mencegah dan memperbaiki sistem agar bisa menghapus tindakan korup lebih penting.
"Perbaikan sistem, kemudian pencegahan, penindakan tuh terakhir. Saya ulangi ya penindakan tuh terakhir," kata Luhut di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).
Luhut mengamini masyarakat Indonesia sangat kagum jika penegak hukum menindak pejabat yang melakukan korupsi. Pemikiran itu diharap diubah.
Baca juga: KPK Tegaskan Petinggi Kemenhub Terus Dibidik dalam Kasus Suap Jalur Kereta
"Kita semua ingin lihat penindakan saja. Emang seneng drama. Padahal yang dilakukan KPk menurut saya sangat banyak," ucap Luhut.
Menurut Luhut banyak upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan KPK. Salah satunya yakni digitalisasi pelabuhan.
Baca juga: Drama Eltinus Omaleng,Ditangkap Brimob sampai Vonis Bebas
"Digitalisasi hampir semua itu menghemat ratusan triliun," ujar Luhut.
Karenanya dia mengajak masyarakat mendukung upaya pencegahan yang dilakukan KPK. Perbaikan sistem yang bagus diyakini bisa mencegah celah korupsi terbuka.
"Saya pengen pencerahan saja kepada teman-teman sekalian supaya kita melihat masalah itu holistik. Jadi jangan didramatisir," tutur Luhut. (Z-3)
Ketua Dewan Ekonomi Nssional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan bersilaturahim Lebaran ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di hari pertama Lebaran, Senin (31/3).
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Luhut Pandjaitan mengaku heran dengan penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax yang masih sarat bermasalah.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan turut buka suara atas bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pada semester I 2024, Garuda mencatat kerugian sebesar Rp1,54 triliun. Perseroan pelat merah itu mencatatkan pembengkakan beban usaha yang besar.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved