Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Santoso mendorong Polri untuk bisa memberi penjelasan terkait pembelian pesawat bekas jenis Boeing 737-800 NG.
"Cek dulu pesawat itu kalau baru berapa. Kalau mahal wajar saja Polri beli yang bekas dengan catatan dapat digunakan lama dan layak terbang serta standar keamanannya,” ungkap Santoso saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (15/7).
Namun Santoso meyakini bahwa Polri memiliki pertimbangan yang matang terkait pembelian pesawat bekas. Dirinya ragu pembelian pesawat dilakukan hanya untuk menyiasati serapan anggaran Polri yang masih rendah melainkan untuk mengantisipasi pergerakan pasukan/personil Polri antar daerah yang memang memerlukan dana besar jika menggunakan pesawat komersial.
Baca juga : Polri Beli Pesawat Rp997 Miliar, Kompolnas: Memang Butuh
"Menurut saya embelian itu bukan karena masih kecilnya serapan anggaran Polri per Juli 2023 yang hanya 36% tapi memang dibutuhkan," ujarnya, Sabru (15/7).
Baca juga : Polri Beli Pesawat Seharga Ratusan Miliar dari Perusahaan Irlandia
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari akan meminta penjelasan dari polri terkait efisiensi pembelian pesawat berkapasitas 134 kursi tersebut.
"Polri harus bisa menjelaskan kegunaan dan fungsi pesawat itu yang memang sesuai kebutuhan Polri saat ini. Penjelasan ini penting untuk rasionalisasi pembelian pesawat itu. Sehingga kami bisa menilai apakah pembelian itu sudah sesuai atau tidak," ungkapnya.
Terkait dengan dengan seringnya pembelian barang bekas dan pembatasannya Tobas mengatakan belum pernah membahasnya di DPR. Namun hal ini perlu dibahas bersama para ahli nantinya untuk bisa memastikan tidak ada kerugian yang ditanggung.
"Belum pernah ada pembahasan soal ada batasan pembelian atau kontrol barang bekas. Tapi yang penting penjelasan itu saja. Kalau kesanggupanya itu (batang bekas) lalu bagaimana kualitasnya," tugasnya. (Z-8).
KOMISI Pemberantasann Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan rasuah dalam pengadaan Jet Tempur Mirage 2000-5 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Aduan itu kini diverifikasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke KPK untuk dugaan rasuah dalam pembelian Pesawat Jet Mirage 2000-5.
KOALISI masyarakat sipil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut dugaan korupsi atas laporan dugaan korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 milik Angkatan Udara (AU) Qatar.
Kalau hanya soal alutsista, ucapnya, itu sama sekali bukan rahasia. Baik dari segi jumlah, jenis, dan lain sebagainya, itu sudah diketahui negara-negara lain.
Ia mengatakan semua alutsista Indonesia sudah diketahui negara-negara lain, baik itu dari sisi jumlah maupun jenis
JK mengatakan pemerintah mengeluarkan uang terlalu besar, yakni rata-rata Rp1 triliun hanya untuk satu pesawat yang sudah berusia 25 tahun.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai berdampak positif, dengan pendekatan keadilan restoratif
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Polri harus melalui persetujuan legislatif
Keterbatasan pengawasan dari pimpinan pusat seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan oleh anggota Polri di daerah.
Menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan kemunduran reformasi
Tak ada alasan lagi bagi hakim untuk terlibat mafia hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved