Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari ini, Jumat (14/7). Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api.
"Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat.
Selain Budi Karya, lembaga antirasuah juga memanggil Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan M Risal Wasal dan ASN Maulana Yusuf di hari yang sama. Ketiganya diharapkan hadir memenuhi panggilan.
Baca juga: Ogah Bersihkan Kloset, Terpidana Korupsi Suap Petugas Rutan KPK
Sebelumnya, KPK mengulik dugaan pengaturan lelang untuk memenangkan PT Istana Putra Agung dalam proyek pembangunan jalur ganda Kereta Api Solo Kadipiro-Semarang. Informasi tersebut diperoleh dengan memeriksa tiga saksi.
"Didalami pengetahuannya antara lain tentang dugaan settingan untuk memenangkan PT IPA (Istana Putra Agung) saat lelang pekerjaan pembangunan jalur ganda KA Solo Kadipiro-Semarang," tutur Ali.
Baca juga: Geledah 10 Lokasi, KPK Temukan Dokumen terkait Korupsi Dana PEN
Tiga saksi itu meliputi wiraswasta Logam Sehat Utama, serta dua ASN Eko Budi Santoso dan Heni Purwaningtyas. KPK menduga ada petinggi di Kementerian Perhubungan yang diguyur duit untuk menetapkan IPA sebagai pemenang lelang.
"Termasuk aliran dana dari PT IPA ke beberapa pihak termasuk petinggi di Kemenhub," ucapnya tanpa merinci identitas pejabat yang dimaksud. (Z-11)
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
Budi menjelaskan, enam orang itu ditangkap di wilayah Kalimantan Selatan. Saat ini, mereka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga saksi dalam kasus suap ekspor CPO.
KOMISI Yudisial (KY) akan menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH dalam kasus suap perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengaku prihatin melihat kasus suap yang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim terkait putusan lepas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved