Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan tantangan yang kian kompleks pada tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Polri akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum maupun trial by the mob dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu," kata Hendardi Jakarta, Selasa (4/7).
Polri, sambungnya, juga mesti mewaspadai conflict entrepreneur yang menghendaki gangguan keamanan, mendapat ruang melakukan politisasi berbagai hal sehingga mampu memeperoleh keuntungan dari kekacauan tersebut. Oleh karena itu, agenda-agenda Polri akan menjadi penentu dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Korps Bhayangkaran juga harus terus berbenah untuk terus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.
Baca juga: Polri Pastikan tak Ada Bekingan Pejabat Negara terhadap Panji Gumilang
"Perjalanan Polri pada tahun ke-77 ini harus mengutamakan strategi meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya.
Hendardi mengatakan tren peningkatan kepercayaan publik kepada Polri yang mencapai angka 76% adalah capaian kolektif yang ditopang berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan presisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Baca juga: Resmi Menjabat Sebagai Wakapolri, Komjen Agus Pastikan tidak Ada Matahari Kembar
"Genap satu tahun dari berbagai prahara di tubuh Polri, mantra presisi telah menjadi pemicu dan pemacu kinerja Polri memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentu ini adalah kado terbaik pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2023," tandasnya.
Kendati sudah cukup baik, Hendardi mengatakan idealnya kepecayaan publik terhadap Polri harus di atas 80%. Pasalnya, sebagai sebuah persepsi, hasil survei menyajikan generalisasi gambaran untuk mengukur sebuah kinerja. Hasil survei juga menuntut kajian dan pemetaan lanjutan sehingga diketahui secara detail titik-titik mana yang membutuhkan akselerasi penanganan untuk mempercepat dan meningkatkan kepercayaan publik. (Ant/Z-11)
DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengomentari Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan yang diluncurkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
Setara Institute mengecam pelanggaran kebebasan berkeyakinan dan beragama, intoleransi, dan kekerasan rumah doa kristen di Padang
SETARA Institute mengecam penyegelan masjid Ahmadiyah di Kota Banjar, Jawa Barat dan mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan
Ia menilai dukungan pengamanan kejaksaan oleh TNI memunculkan pertanyaan tentang motif politik yang sesungguhnya sedang dimainkan oleh kejaksaan melalui sejumlah kolaborasi dengan TNI.
Letjen Kunto baru menjabat selama empat bulan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), maka kalau mutasi itu terbilang cepat dan tidak lazim.
Perencanaan pembangunan yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah hasil Pilkada 2024, semestinya memastikan inklusi sosial sebagai variabel utama dan standar pembangunan daerah,
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved