Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan tantangan yang kian kompleks pada tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Polri akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum maupun trial by the mob dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu," kata Hendardi Jakarta, Selasa (4/7).
Polri, sambungnya, juga mesti mewaspadai conflict entrepreneur yang menghendaki gangguan keamanan, mendapat ruang melakukan politisasi berbagai hal sehingga mampu memeperoleh keuntungan dari kekacauan tersebut. Oleh karena itu, agenda-agenda Polri akan menjadi penentu dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Korps Bhayangkaran juga harus terus berbenah untuk terus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.
Baca juga: Polri Pastikan tak Ada Bekingan Pejabat Negara terhadap Panji Gumilang
"Perjalanan Polri pada tahun ke-77 ini harus mengutamakan strategi meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya.
Hendardi mengatakan tren peningkatan kepercayaan publik kepada Polri yang mencapai angka 76% adalah capaian kolektif yang ditopang berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan presisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Baca juga: Resmi Menjabat Sebagai Wakapolri, Komjen Agus Pastikan tidak Ada Matahari Kembar
"Genap satu tahun dari berbagai prahara di tubuh Polri, mantra presisi telah menjadi pemicu dan pemacu kinerja Polri memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentu ini adalah kado terbaik pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2023," tandasnya.
Kendati sudah cukup baik, Hendardi mengatakan idealnya kepecayaan publik terhadap Polri harus di atas 80%. Pasalnya, sebagai sebuah persepsi, hasil survei menyajikan generalisasi gambaran untuk mengukur sebuah kinerja. Hasil survei juga menuntut kajian dan pemetaan lanjutan sehingga diketahui secara detail titik-titik mana yang membutuhkan akselerasi penanganan untuk mempercepat dan meningkatkan kepercayaan publik. (Ant/Z-11)
Menurut data Setara Institute, masih banyak rumah ibadah kelompok minoritas yang belum bisa berdiri dengan alasan minoritas
Setara Institute merilis Indeks HAM 2025 yang menunjukkan penurunan skor nasional serta menjadikan kebebasan berekspresi sebagai indikator terburuk.
Setara Institute mendorong perusahaan sawit dan tambang menerapkan praktik bisnis bertanggung jawab berbasis HAM.
KETUA Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengatakan, rencana pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto bertentangan secara moral, juga melanggar ketentuan hukum.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai wacana reformasi Polri harus berjalan selaras dengan pembenahan lembaga penegak hukum dan sektor pertahanan lain.
DIREKTUR Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengomentari Sistem Deteksi Dini Konflik Keagamaan yang diluncurkan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved