Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan tantangan yang kian kompleks pada tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"Polri akan diuji dengan banyak irama politik di ruang publik, baik dengan menggunakan instrumen hukum maupun trial by the mob dalam kasus-kasus yang diorkestrasi pihak tertentu," kata Hendardi Jakarta, Selasa (4/7).
Polri, sambungnya, juga mesti mewaspadai conflict entrepreneur yang menghendaki gangguan keamanan, mendapat ruang melakukan politisasi berbagai hal sehingga mampu memeperoleh keuntungan dari kekacauan tersebut. Oleh karena itu, agenda-agenda Polri akan menjadi penentu dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Korps Bhayangkaran juga harus terus berbenah untuk terus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.
Baca juga: Polri Pastikan tak Ada Bekingan Pejabat Negara terhadap Panji Gumilang
"Perjalanan Polri pada tahun ke-77 ini harus mengutamakan strategi meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya.
Hendardi mengatakan tren peningkatan kepercayaan publik kepada Polri yang mencapai angka 76% adalah capaian kolektif yang ditopang berbagai satuan kerja di bawah kepemimpinan presisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Baca juga: Resmi Menjabat Sebagai Wakapolri, Komjen Agus Pastikan tidak Ada Matahari Kembar
"Genap satu tahun dari berbagai prahara di tubuh Polri, mantra presisi telah menjadi pemicu dan pemacu kinerja Polri memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentu ini adalah kado terbaik pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2023," tandasnya.
Kendati sudah cukup baik, Hendardi mengatakan idealnya kepecayaan publik terhadap Polri harus di atas 80%. Pasalnya, sebagai sebuah persepsi, hasil survei menyajikan generalisasi gambaran untuk mengukur sebuah kinerja. Hasil survei juga menuntut kajian dan pemetaan lanjutan sehingga diketahui secara detail titik-titik mana yang membutuhkan akselerasi penanganan untuk mempercepat dan meningkatkan kepercayaan publik. (Ant/Z-11)
Arah pembangunan ekonomi Indonesia kembali menjadi sorotan dalam proyeksi Outlook Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2026 yang dirilis SETARA Institute.
Menurut data Setara Institute, masih banyak rumah ibadah kelompok minoritas yang belum bisa berdiri dengan alasan minoritas
Setara Institute merilis Indeks HAM 2025 yang menunjukkan penurunan skor nasional serta menjadikan kebebasan berekspresi sebagai indikator terburuk.
Setara Institute mendorong perusahaan sawit dan tambang menerapkan praktik bisnis bertanggung jawab berbasis HAM.
KETUA Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengatakan, rencana pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto bertentangan secara moral, juga melanggar ketentuan hukum.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai wacana reformasi Polri harus berjalan selaras dengan pembenahan lembaga penegak hukum dan sektor pertahanan lain.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved