Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bakal terus mempelototi daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat nasional. Sebab, DPT merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Demikian disampaikan anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.
"DPT ini, kan, menyangkut soal hak konstitusi warga negara kita, karena itulah yang membuat mereka boleh milih, bisa nyoblos. Sehingga, satu (pemilih) saja menjadi penting bagi Bawaslu," ujarnya saat ditemui usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (2/6).
Lolly mengikuti rapat tersebut bersama anggota Bawaslu RI lainnya, yakni Totok Hariyono dan Puadi. Dalam rapat tersebut, pihaknya mengemukakan sejumlah saran perbaikan yang telah disampaikan ke KPU selama proses rekapitulasi DPT, misalnya temuan 52 pemilih atau orang tidak dikenali yang berada dalam satu kartu keluarga.
Baca juga : KPU Sebut Eliminasi 1,2 Juta Data Ganda Pemilih Pemilu 2024 Tinggal Sedikit
Meski Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah mengetok palu saat menetapkan jumlah pemilih dalam DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 orang, Lolly mengatakan catatan yang disampaikan pihaknya masih dapat ditindaklanjuti.
Kasus temuan 52 orang tidak dikenal, contohnya, masih menunggu konfirmasi yang dilakukan KPU kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. "Itu, kan, belum nih eksekusinya, nanti itu termasuk yang kita pantau setelah penetapan DPT. Jadi catatan itu masih kita lihat," kata Lolly.
Menurut Lolly, meski tidak tercatat dalam DPT, masyarakat yang berhak memilih pada Pemilu 2024 tetap dapat mencoblos melalui mekanisme daftar pemilih khusus (DPK). Mekanisme itu, sambungnya, juga dapat digunakan bagi para mantan anggota TNI/Polri yang mendapat hak sebagai warga sipil setelah penetapan DPT sampai sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
"DPT akan berkorelasi terhadap logistik yang dicetak. Kalau DPT kita tidak clear, maka logistik sangat mungkin nanti juga tidak clear, sehingga penyalahgunaannya akan besar. Nah, ini yang kita jaga bersama-sama," tandas Lolly. (Z-4)
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
JPPR menghimbau penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan sumber daya manusia penyelenggara dan logistik pemilihan sesuai kebutuhan untuk pemungutan suara ulang atau PSU di 5 daerah
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Untuk memastikan partisipasi dalam pemilu, Anda perlu mengetahui nomor dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Jika masih ada warga Purwakarta belum masuk DPT, tetap bisa menyalurkan hak suaranya dengan membawa KTP elektronik
Generasi X atau pemilih berusia 40-45 tahun mencapai 30,1% dari total DPT Kabupaten Majalengka.
Jumlah tersebut berdasarkan penatapan DPT yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar yang berlangsung sejak Minggu (22/9).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved