Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan kerap menyoroti beragam persoalan pelayanan di masyarakat tengah menyita perhatian. Salah satunya kritik terhadap ujian untuk mendapat surat izin mengemudi (SIM) yang perlu dievaluasi sampai gencarnya program Jumat Curhat.
Baca juga: Korlantas Polri: Sertifikat Mengemudi Syarat SIM belum Diberlakukan
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai kritik dan upaya melakukan evaluasi oleh Kapolri sebagai hasil dari mendengarkan keluhan masyarakat atas pelayanan Polri dalam berbagai hal.
"Intinya Kapolri ingin menekankan, bahwa melayani masyarakat adalah satu tugas utama dari Polri. Dalam pelayanan ini yang diutamakan adalah masyarakat," kata Sugeng lewat keterangannya, Minggu (25/6).
Baca juga: Kapolri Kritisi Ujian SIM Zigzag dan Angka 8, Polda Tunggu Arahan Korlantas
Karena, lanjut Sugeng, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai menimbulkan persoalan yang malah menyulitkan masyarakat. Seperti halnya tes ujian mendapatkan SIM yang sejal dulu kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai sulit dan mengada-ada.
"Seperti tes kendaraan untuk memperoleh SIM, ya yang harus zig-zag, dan mengendarai angka delapan. Itu tentu sulit, dan tidak perlu dilakukan," tandasnya.
Baca juga: Kapolri Pastikan Korps Bhayangkara Selalu Transparan
Adapun, Sugeng menilai upaya evaluasi ini juga didorong dengan kehadiran program Jumat Curhat yang bisa bersinergi dalam rangka responsif rerhadap masalah di masyarakat. Tujuannya agar Polri bisa melakukan evaluasi untuk melayani lebih cepat dan tepat.
"Jumat curhat adalah satu program yang sangat strategis penting dan dapat dilakukan secara konsisten. Supaya masyarakat merasa diayomi dan didengar ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian ini penting," katanya.
Menurutnya program tersebut membuat Polri akan mendapatkan banyak informasi satu bahan untuk mengatasi Kamtibmas menjaga keamanan. Kedepannya, Sugeng memandang progam 'Jumat Curhat' ini bisa diperkuat dengan kehadiran Polisi RW yang sedang digencarkan oleh Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran. Sehingga bisa saling bersinergi antara program dan peran anggota.
"Kapolri harus menekankan pimpinan satker untuk serius memperhatikan ini. Apalagi Jumat Curhat kompatibel dengan program polisi RW Kabaharkam. Ini bisa dijadikan sebagai, inisiator, motiviator, dan fasilitator untuk menampung permasalahan yang ada di masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri memerintahkan kepada seluruh anak buahnya mulai berbenah dab melakukan perbaikan sistem birokrasi pelayanan masyarakat. Tidak terkecuali, dalam pembuatan SIM sampai urus surat kendaraan.
Listyo mengingatkan, tujuan dilaksanakan ujian mendapatkan SIM adalah demi keselamatan para pengguna jalan sebagai bentuk tes untuk bagaimana membuktikan keterampilan saat mengendarai kendaraan. “Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktek ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja, enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan,” tandasnya. (Ant/H-3)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved