Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan kerap menyoroti beragam persoalan pelayanan di masyarakat tengah menyita perhatian. Salah satunya kritik terhadap ujian untuk mendapat surat izin mengemudi (SIM) yang perlu dievaluasi sampai gencarnya program Jumat Curhat.
Baca juga: Korlantas Polri: Sertifikat Mengemudi Syarat SIM belum Diberlakukan
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai kritik dan upaya melakukan evaluasi oleh Kapolri sebagai hasil dari mendengarkan keluhan masyarakat atas pelayanan Polri dalam berbagai hal.
"Intinya Kapolri ingin menekankan, bahwa melayani masyarakat adalah satu tugas utama dari Polri. Dalam pelayanan ini yang diutamakan adalah masyarakat," kata Sugeng lewat keterangannya, Minggu (25/6).
Baca juga: Kapolri Kritisi Ujian SIM Zigzag dan Angka 8, Polda Tunggu Arahan Korlantas
Karena, lanjut Sugeng, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai menimbulkan persoalan yang malah menyulitkan masyarakat. Seperti halnya tes ujian mendapatkan SIM yang sejal dulu kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai sulit dan mengada-ada.
"Seperti tes kendaraan untuk memperoleh SIM, ya yang harus zig-zag, dan mengendarai angka delapan. Itu tentu sulit, dan tidak perlu dilakukan," tandasnya.
Baca juga: Kapolri Pastikan Korps Bhayangkara Selalu Transparan
Adapun, Sugeng menilai upaya evaluasi ini juga didorong dengan kehadiran program Jumat Curhat yang bisa bersinergi dalam rangka responsif rerhadap masalah di masyarakat. Tujuannya agar Polri bisa melakukan evaluasi untuk melayani lebih cepat dan tepat.
"Jumat curhat adalah satu program yang sangat strategis penting dan dapat dilakukan secara konsisten. Supaya masyarakat merasa diayomi dan didengar ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian ini penting," katanya.
Menurutnya program tersebut membuat Polri akan mendapatkan banyak informasi satu bahan untuk mengatasi Kamtibmas menjaga keamanan. Kedepannya, Sugeng memandang progam 'Jumat Curhat' ini bisa diperkuat dengan kehadiran Polisi RW yang sedang digencarkan oleh Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran. Sehingga bisa saling bersinergi antara program dan peran anggota.
"Kapolri harus menekankan pimpinan satker untuk serius memperhatikan ini. Apalagi Jumat Curhat kompatibel dengan program polisi RW Kabaharkam. Ini bisa dijadikan sebagai, inisiator, motiviator, dan fasilitator untuk menampung permasalahan yang ada di masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri memerintahkan kepada seluruh anak buahnya mulai berbenah dab melakukan perbaikan sistem birokrasi pelayanan masyarakat. Tidak terkecuali, dalam pembuatan SIM sampai urus surat kendaraan.
Listyo mengingatkan, tujuan dilaksanakan ujian mendapatkan SIM adalah demi keselamatan para pengguna jalan sebagai bentuk tes untuk bagaimana membuktikan keterampilan saat mengendarai kendaraan. “Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktek ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja, enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan,” tandasnya. (Ant/H-3)
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved