Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan kerap menyoroti beragam persoalan pelayanan di masyarakat tengah menyita perhatian. Salah satunya kritik terhadap ujian untuk mendapat surat izin mengemudi (SIM) yang perlu dievaluasi sampai gencarnya program Jumat Curhat.
Baca juga: Korlantas Polri: Sertifikat Mengemudi Syarat SIM belum Diberlakukan
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai kritik dan upaya melakukan evaluasi oleh Kapolri sebagai hasil dari mendengarkan keluhan masyarakat atas pelayanan Polri dalam berbagai hal.
"Intinya Kapolri ingin menekankan, bahwa melayani masyarakat adalah satu tugas utama dari Polri. Dalam pelayanan ini yang diutamakan adalah masyarakat," kata Sugeng lewat keterangannya, Minggu (25/6).
Baca juga: Kapolri Kritisi Ujian SIM Zigzag dan Angka 8, Polda Tunggu Arahan Korlantas
Karena, lanjut Sugeng, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai menimbulkan persoalan yang malah menyulitkan masyarakat. Seperti halnya tes ujian mendapatkan SIM yang sejal dulu kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai sulit dan mengada-ada.
"Seperti tes kendaraan untuk memperoleh SIM, ya yang harus zig-zag, dan mengendarai angka delapan. Itu tentu sulit, dan tidak perlu dilakukan," tandasnya.
Baca juga: Kapolri Pastikan Korps Bhayangkara Selalu Transparan
Adapun, Sugeng menilai upaya evaluasi ini juga didorong dengan kehadiran program Jumat Curhat yang bisa bersinergi dalam rangka responsif rerhadap masalah di masyarakat. Tujuannya agar Polri bisa melakukan evaluasi untuk melayani lebih cepat dan tepat.
"Jumat curhat adalah satu program yang sangat strategis penting dan dapat dilakukan secara konsisten. Supaya masyarakat merasa diayomi dan didengar ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian ini penting," katanya.
Menurutnya program tersebut membuat Polri akan mendapatkan banyak informasi satu bahan untuk mengatasi Kamtibmas menjaga keamanan. Kedepannya, Sugeng memandang progam 'Jumat Curhat' ini bisa diperkuat dengan kehadiran Polisi RW yang sedang digencarkan oleh Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran. Sehingga bisa saling bersinergi antara program dan peran anggota.
"Kapolri harus menekankan pimpinan satker untuk serius memperhatikan ini. Apalagi Jumat Curhat kompatibel dengan program polisi RW Kabaharkam. Ini bisa dijadikan sebagai, inisiator, motiviator, dan fasilitator untuk menampung permasalahan yang ada di masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri memerintahkan kepada seluruh anak buahnya mulai berbenah dab melakukan perbaikan sistem birokrasi pelayanan masyarakat. Tidak terkecuali, dalam pembuatan SIM sampai urus surat kendaraan.
Listyo mengingatkan, tujuan dilaksanakan ujian mendapatkan SIM adalah demi keselamatan para pengguna jalan sebagai bentuk tes untuk bagaimana membuktikan keterampilan saat mengendarai kendaraan. “Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktek ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja, enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan,” tandasnya. (Ant/H-3)
Untuk kegiatan hari ini, penanaman dilakukan di lahan seluas 168.432,23 hektare, yang terdiri dari 117.510 hektare lahan perhutanan sosial dan sisanya merupakan lahan campuran.
Uji coba robot polisi tersebut, kata dia, dilakukan dalam perayaan HUT Ke-79 Bhayangkara yang digelar pada 1 Juli 2025 .
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat 17 Perwira Tinggi (Pati) Polri menjadi satu tingkat lebih tinggi, salah satunya Irjen Winarko.
Operasi Pekat 2025 disambut baik masyarakat. Listyo mengatakan berdasarkan survei indikator, 67 persen masyarakat puas terhadap operasi pemberantasan premanisme itu.
Di samping melakukan penindakan, Polri juga melakukan pencegahan. Jenderal Listyo menyebut pihaknya mengidentifikasi 325 kampung narkoba.
Gubernur Jateng dan Kapolri resmikan pembangunan 24 SPPG untuk percepat distribusi gizi gratis, mendukung program MBG dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved