Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan kerap menyoroti beragam persoalan pelayanan di masyarakat tengah menyita perhatian. Salah satunya kritik terhadap ujian untuk mendapat surat izin mengemudi (SIM) yang perlu dievaluasi sampai gencarnya program Jumat Curhat.
Baca juga: Korlantas Polri: Sertifikat Mengemudi Syarat SIM belum Diberlakukan
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai kritik dan upaya melakukan evaluasi oleh Kapolri sebagai hasil dari mendengarkan keluhan masyarakat atas pelayanan Polri dalam berbagai hal.
"Intinya Kapolri ingin menekankan, bahwa melayani masyarakat adalah satu tugas utama dari Polri. Dalam pelayanan ini yang diutamakan adalah masyarakat," kata Sugeng lewat keterangannya, Minggu (25/6).
Baca juga: Kapolri Kritisi Ujian SIM Zigzag dan Angka 8, Polda Tunggu Arahan Korlantas
Karena, lanjut Sugeng, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai menimbulkan persoalan yang malah menyulitkan masyarakat. Seperti halnya tes ujian mendapatkan SIM yang sejal dulu kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai sulit dan mengada-ada.
"Seperti tes kendaraan untuk memperoleh SIM, ya yang harus zig-zag, dan mengendarai angka delapan. Itu tentu sulit, dan tidak perlu dilakukan," tandasnya.
Baca juga: Kapolri Pastikan Korps Bhayangkara Selalu Transparan
Adapun, Sugeng menilai upaya evaluasi ini juga didorong dengan kehadiran program Jumat Curhat yang bisa bersinergi dalam rangka responsif rerhadap masalah di masyarakat. Tujuannya agar Polri bisa melakukan evaluasi untuk melayani lebih cepat dan tepat.
"Jumat curhat adalah satu program yang sangat strategis penting dan dapat dilakukan secara konsisten. Supaya masyarakat merasa diayomi dan didengar ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian ini penting," katanya.
Menurutnya program tersebut membuat Polri akan mendapatkan banyak informasi satu bahan untuk mengatasi Kamtibmas menjaga keamanan. Kedepannya, Sugeng memandang progam 'Jumat Curhat' ini bisa diperkuat dengan kehadiran Polisi RW yang sedang digencarkan oleh Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran. Sehingga bisa saling bersinergi antara program dan peran anggota.
"Kapolri harus menekankan pimpinan satker untuk serius memperhatikan ini. Apalagi Jumat Curhat kompatibel dengan program polisi RW Kabaharkam. Ini bisa dijadikan sebagai, inisiator, motiviator, dan fasilitator untuk menampung permasalahan yang ada di masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Kapolri memerintahkan kepada seluruh anak buahnya mulai berbenah dab melakukan perbaikan sistem birokrasi pelayanan masyarakat. Tidak terkecuali, dalam pembuatan SIM sampai urus surat kendaraan.
Listyo mengingatkan, tujuan dilaksanakan ujian mendapatkan SIM adalah demi keselamatan para pengguna jalan sebagai bentuk tes untuk bagaimana membuktikan keterampilan saat mengendarai kendaraan. “Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktek ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja, enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan,” tandasnya. (Ant/H-3)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved