Surya Paloh Minta Jangan Main-Main dengan Hukum, Ini Respons Istana

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan proses penegakan hukum harus dikedepankan apabila ada seseorang ataupun kader partai yang terindikasi melakukan perbuatan pidana korupsi. Hal itu ia utarakan merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang meminta semua pihak untuk tidak mempermainkan hukum untuk kepentingan golongan pribadi dan mempermainkan dengan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan negara.

“Jangan mencari kesalahan, yang tidak perlu. Kita butuh ketenangan, kita butuh stabilitas, kita butuh progres pembangunan untuk stabilitas negara,” ujar Surya Paloh saat membuka Orientasi dan Bimbingan Teknis Bakal Calon Anggota Legislatif seluruh tingkatan Partai NasDem se-Sulawesi di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/6).

Ade mengatakan pertanyaan itu harus dijawab oleh Surya Paloh sendiri apakah akan mengedepankan proses hukum atau kepentingan politik.

Baca juga: Pernyataan Surya Paloh Dinilai untuk Ingatkan Penegak Hukum

"Apakah seseorang yang terindikasi atau diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana harus dilindungi dengan kepentingan politiknya? Apa yang disampaikan Pak Surya Paloh harus dia jawab sendiri apabila ada kadernya yang diduga merugikan keuangan negara bisa dikatakan terindikasi korupsi," terang Ade ketika dihubungi, Kamis (22/6).

Ade menyampaikan apabila sudah dilakukan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap suatu kasus korupsi yang melibatkan kader partai, menurutnya proses hukum harus didorong untuk diselesaikan.

Baca juga: Peringatan Surya Paloh Dinilai Bentuk Kegelisahan Adanya Indikasi Politisasi Hukum

"Asa hukum mengatakan equality before the law. Jangan mengabaikan proses penegakan hukum, mengedepankan politik," imbuhnya

Surya Paloh pada kesempatan itu juga mengajak semua pihak melaksanakan pemilu dengan damai. Ade menuturkan seluruh pihak tentu akan sepakat dengan ajakan itu. Semua pemangku kepentingan, ujarnya, akan mengedepankan kebersamaan dan berkompetisi secara sehat pada pemilu yang akan digelar 2024 mendatang.

"Tidak melakukan hoaks, berkompetisi dengan isu dan gagasan. Jangan juga kita mengedepankan pemilu damai, tapi mengabaikan proses menegakkan hukum," tegasnya.

Ade mengatakan masyarakat perlu menghormati proses hukum dan memberikan kepercayaan pada penegak hukum terlepas dari saat ini pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menuai sorotan karena kasus kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik).

"Kita harus menghormati proses penegakan hukum berikanlah kepercayaan pada APH dalam konteks korupsi KPK, kalau dalam domain KPK. Biarkan mereka bekerja dengan objektivitas yang ada dan bukti-bukti yang cukup mereka dapatkan. Jangan campur adukan dengan persoalan politik. Kalau kita ingin menjunjung tinggi proses penegakan hukum menjadikan hukum sebagai panglima," paparnya.

Menurutnya jangan sampai partai melindungi kader atau seseorang yang terindikasi melakukan perbuatan pidana.

"Itu kan tugas penyidik yang membuktikan. Kalau merasa tidak terlibat buktikan di pengadilan," tukasnya. (Ind/Z-7)