Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Ganjar Pranowo akan dikumpulkan di Gelora Bung Karno dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno Sabtu mendatang.
"Ada nanti (bacawapres) bisa dilihat siapa saja yang hadir, saya nggak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang," ujar Puan di GBK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).
Baca juga : Puncak Bulan Bung Karno, PDIP Siap Beri Kejutan
Namun puan belum mengungkap siapa saja bacawapres yang akan diundang dalam acara tersebut. Puan pun menyebutkan akan ada bacawapres PDIP belum pernah disebutkan, ia mengatakan hal ini akan menjadi kejutan.
Baca juga : Puan Maharani Amini Mimpi SBY
"Di situlah kita akan melihat akan ada wajah-wajah baru, atau wajah-wajah lama yang sudah kami cermati untuk bisa menjadi salah satu bacawapres PDIP," ungkapnya.
Sebelumnya, puncak peringatan Bulan Bung Karno bakal digelar PDIP di Gelora Bung Karno (GBK) pada 24 Juni mendatang untuk konsolidasi akbar partai. PDIP menyebut agenda ini dikategorikan yang terbesar kedua setelah tahun 1999 di tempat yang sama. (MGN/Z-8)
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved