Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) akan menggelar Puncak Peringatan Bulan Bung Karno di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 24 Juni mendatang. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, akan ada kejutan indah yang siap diberikan PDIP.
"Jadi semoga tanggal 24 akan ada kejutan-kejutan yang indah, menggembirakan dan membuat kita semua merasa 'wow gitu ya PDI Perjuangan," ujar Puan saat meninjau persiapan Puncak Peringatan Bulan Bung Karno di GBK, Jakarta, Kamis (22/6).
Didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Puan mengatakan seluruh struktur PDIP di daerah akan hadir. Sedang yang turut diundang yakni para ketua umum partai politik sahabat partai berlambang banteng itu, serta tokoh-tokoh yang punya kesamaan pandangan dengan PDIP juga diundang.
Baca juga : Puan Maharani Amini Mimpi SBY
"Tentu saja seluruh struktural dari seluruh Indonesia plus partai-partai politik, ketua umum, dan partai politik juga sahabat-sahabat dari PDI Perjuangan, teman-teman PDI Perjuangan dan orang-orang yang kemudian merasa mempunyai pandangan cita-cita yang sama dengan PDI Perjuangan semuanya insya Allah kita undang," ujar Puan.
Baca juga : Dekat dengan Prabowo, Jokowi Seolah Ingin Keluar dari Bayang-bayang PDIP
Agenda Puncak Peringatan Bulan Bung Karno ini menjadi ajang konsolidasi partai, serta relawan dan simpatisan. PDIP menyebut agenda ini dikategorikan yang terbesar kedua setelah tahun 1999 di tempat yang sama.
"Alhamdulillah kurang lebih 90 persen ya pak sekjen sudah semuanya berjalan dengan baik," tukasnya. (MGN/Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved