Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak membahas masalah politik. Dalam hal ini PDI Perjuangan belum ingin melakukan kerja sama politik dengan Partai Demokrat di Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan itu. "Kita belum memutuskan untuk melakukan kerja sama politik dalam rangka pilpres tetapi membangun kesepahaman karena kami juga punya etika politik bahwa Partai Demokrat telah membangun kerja sama dengan NasDem dan PKS," ujar Hasto seusia mengikuti cara Kick Off Workshop Peliputan Pemilu 2024 di kantor Dewan Pers, Senin (19/6).
Baca juga: Tanggapi Pertemuan Puan-AHY, NasDem : Biasa Saja, Koalisi Perubahan tidak Baperan
Menurut Hasto, pertemuan kedua pentinggi partai tersebut merupakan langkah awal membangun komunikasi yang selama ini tidak dijembatani dengan baik. Dia menyebut Puan dan AHY merupakan pemimpin muda yang visioner sehingga pertemuan keduanya bisa membuat suasana politik menjadi lebih kondusif.
"Inilah yang dihormati PDIP tetapi dengan dialog suasananya lebih cair, kita bisa sharing bagaimana membangun parpol, bagaimana melakukan konsolidasi sistem pemilu ke depan, sistem politik ke depan, lalu revisi UU parpol," jelasnya. "Dengan dialog bersama-sama akan tercipta suatu iklim yang kondusif untuk kedua partai untuk terus melangkah maju bagi kepentingan Indonesia," tegas Hasto.
Baca juga: Anies Sebut Pertemuan AHY-Puan Bentuk Jaga Silaturahmi
Sebelumnya, Puan dan AHY melakukan pertemuan pada Minggu (18/6). Dalam pertemuan tersebut, keduanya tidak membahas masalah politik menjelang pilpres. (Z-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved