Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Partai NasDem Dedy Ramanta menilai tidak ada masalah serius terkait kasus yang dihadapi Menteri Pertanian sekaligus politisi NasDem Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, proses di KPK itu murni penegakan hukum.
"Bagi NasDem tentu saja hal itu dianggap sebagai peristiwa yang biasa saja, karena namanya juga dugaan, dipanggil, semua warga negara juga bisa dipanggil oleh penegak hukum," katanya di Jakarta, Jumat (16/6).
NasDem, lanjutnya, mempersilahkan KPK untuk bekerja sesuai ranahnya. Kendati demikian, Dedy juga mengatakan pihaknya bakal prihatin jika SYL benar terlibat kasus korupsi.
Baca juga : Syahrul Yasin Limpo Komitmen Penuhi Panggilan Penyelidik KPK
Terlepas dari itu, Dedy menegaskan bahwa menteri-menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari NasDem bekerja total mengawal program pemerintahan Jokowi.
Baca juga : Kasus Kementan Berbau Politis, Mentan: Semoga Hukum Ditegakkan dengan Benar
"Tapi kami optimis bahwa apa yang terjadi sekarang dalam hal ini partai Nasdem menduga enggak ada problem yang serius," jelasnya.
Alih-alih berfokus pada isu politik yang membayangi kasus SYL, Dedy menegaskan pihaknya lebih memaksimalkan visi misi partai dan memerintahkan seluruh kader menghadapi Pemilu 2024.
"Kami berharap dalam Pemilu 2024 tidak ada margin of teror," pungkasnya. (Z-8)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
POLDA Metro Jaya menyebut bahwa kasus pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berjalan.
Proses hukum kasus pemerasan ini sudah cukup terlalu lama dan berlarut-larut. Hal itu tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kapolri tak menekankan target penyelesaian kasus Firli. Dia hanya menegaskan hal itu menjadi fokus Polri untuk segera dituntaskan.
Penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI terkait penanganan perkara tersebut.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjamin penyidikan berjalan secara profesional, yakni prosedural dan tuntas. Kemudian, transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved