Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) diprediksi akan lolos melenggang ke Senayan dan melewati ambang batas parlemen sebesar empat persen. Mengingat PAN selama ini konsisten dengan mengedepankan semangat terbuka dan kolaborasi dalam berpolitik.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan tranformasi PAN menjadi partai yang terbuka memberikan daya elektoral untuk bisa bertarung di Pemilu 2024. Pasalnya, dengan keterbukaan itu membuat PAN dapat meraih simpatik masyarakat.
“Komunikasi politik yang dilakukan PAN saya kira sangat menyejukkan, sifatnya plural dan kemudian terbuka,” ucap Emrus, Jumat (16/6).
Baca juga: Tebar Banyak Manfaat, PAN Makin Istikamah Bantu Rakyat
Emrus menyebut, meski dalam sejumlah survei terbaru elektabilitas PAN masih di bawah ambang batas parlemen, namun partai berlogo matahari tersebut masih memiliki peluang, mengingat sejarahnya selama ini yang selalu lolos ke Senayan. Menurutnya, situasi politik saat ini masih dinamis dan bisa berubah kapan saja.
“Saya berhipotesa, PAN ke depan bisa melampaui parliamentary threshold,” ucap Emrus.
Baca juga: PPP Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar di Pemilu 2024
Meski begitu, Emrus mengatakan bahwa PAN harus menggiatkan kerja-kerja politiknya. Salah satunya adalah menggagas berbagai program untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Program ide mereka harus menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Z-7)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved