Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) bersama pemerintah daerah dan aparat setempat mengevakuasi 14 dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan peserta program Nusantara Sehat Kemenkes yang bertugas di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Mereka dievakuasi ke tempat aman di ibu kota provinsi Sorong setelah terjadi ancaman keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya mengungkapkan, program Nusantara Sehat merupakan program intervensi dari Kemenkes untuk membangun kesehatan terintegrasi yang mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim dengan jumlah dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTKP) serta daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).
“Kami akan terus menginstruksikan dan mengingatkan Pemerintah Daerah yang masuk dalam kategori DTKP dan DBK agar menjaga keamanan dan kenyamanan para nakes yang ditugaskan dalam program Nusanta Sehat ini karena mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Arianti, Minggu (11/6).
Baca juga: 2 Anggota KKB Ditangkap Pasca Baku Tembak dengan TNI-Poliri
Pada Jumat siang tanggal (9/6) terjadi pertemuan pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) oleh KKB di Distrik Bamus Bama Kabupaten Tambrauw. Kegiatan ini diketahui dan selanjutnya dibubarkan oleh apparat TNI dan POLRI. Sebanyak 11 dari 23 orang yang mengikuti pertemuan tersebut ditangkap oleh TNI dan POLRI, sisanya melarikan diri.
Lokasi kejadian berada di wilayah kerja Puskesmas Yembun dimana terdapat 8 nakes peserta program Nusantara Sehat. Lokasi kejadian juga tidak jauh dari Puskesmas Syujak, lokasi penugasan khusus 6 orang nakes Nusantara Sehat.
Baca juga: Tokoh Agama Papua: KKB Berpindah-pindah, Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air Sulit
Kejadian tersebut memicu adanya kondisi keamanan yang kurang kondusif sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw meminta para nakes segera meninggalkan daerah tersebut. Seluruh nakes berhasil dengan selamat tiba di Sorong pada Sabtu dinihari.
Tim Kemenkes dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan, Ditjen Tenaga kesehatan akan segera menuju Sorong untuk menemui para nakes.
Direncanakan hari Senin akan mengadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan aparat setempat untuk membahas upaya lebih lanjut serta fasilitasi tempat tinggal para tenaga kesehatan selama berada di Sorong. (Z-10)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan. Kunjungan itu dijadwalkan Rabu (14/1) atas alasan keamanan
PEMBATALAN kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Yahukimo mengungkap kembali potret kelam keamanan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai atau Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang sedianya bertolak menuju Kabupaten Yahukimo menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU, terpaksa membatalkan rencana tersebut.
WAKIL Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka terpaksa membatalkan agenda kunjungan kerjanya ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Rabu (14/1/2026).
Kegiatan penindakan itu dilaksanakan secara terukur dan profesional pada Sabtu (13/12), dengan melibatkan berbagai Satuan Tugas TNI yang berada kendali Koops Habema.
kOMANDAN Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Infantri Iwan D Prihartono, mengatakan pihaknya berhasil melumpuhkan markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Intan Jaya.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved