Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan tujuan dirinya melakukan cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Jokowi menyebut bahwa ada riak berbahaya sehingga dirinya tidak boleh diam dan harus memastikan pemilu berjalan lancar.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut bahwa pernyataan tersebut sangatlah berbahaya. Mardani menyebut Jokowi jangan sok tahu dan menakut-nakuti masyarakat dengan menyebut adanya riak-riak berbahaya.
"Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (6/6).
Baca juga: Sekjen PKS Beri Kode Cawapres Anies Baswedan?
Mardani meminta Jokowi untuk netral dan membiarkan rakyat mengambil perannya. Para ketua partai politik maupun polisi juga diberi kesempatan untuk merencanakan dan membuat keputusan politik.
"Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tak perlu ada skenario 1, 2, 3 pasang biarkan mengalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya, Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah, itu pun sudah berat," kata dia.
Baca juga: PKS: Publik Banyak yang Mengkhawatirkan Cawe-cawe Jokowi
Politikus PKS itu meyakini bila presiden netral maka pemilu akan berjalan baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik pula. Namun, bila presiden justru bersikap tidak netral demi ambisi kepentingan politik tertentu, lantas yang ada hanyalah kegaduhan dan itu berbahaya bagi penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Kami yakin ketika presiden netral dan bekerja sesuai koridor yang benar kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," tandasnya. (Van/Z-7)
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved