Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan tujuan dirinya melakukan cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Jokowi menyebut bahwa ada riak berbahaya sehingga dirinya tidak boleh diam dan harus memastikan pemilu berjalan lancar.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut bahwa pernyataan tersebut sangatlah berbahaya. Mardani menyebut Jokowi jangan sok tahu dan menakut-nakuti masyarakat dengan menyebut adanya riak-riak berbahaya.
"Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (6/6).
Baca juga: Sekjen PKS Beri Kode Cawapres Anies Baswedan?
Mardani meminta Jokowi untuk netral dan membiarkan rakyat mengambil perannya. Para ketua partai politik maupun polisi juga diberi kesempatan untuk merencanakan dan membuat keputusan politik.
"Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tak perlu ada skenario 1, 2, 3 pasang biarkan mengalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya, Pak Jokowi fokus saja untuk husnul khotimah, itu pun sudah berat," kata dia.
Baca juga: PKS: Publik Banyak yang Mengkhawatirkan Cawe-cawe Jokowi
Politikus PKS itu meyakini bila presiden netral maka pemilu akan berjalan baik dan bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik pula. Namun, bila presiden justru bersikap tidak netral demi ambisi kepentingan politik tertentu, lantas yang ada hanyalah kegaduhan dan itu berbahaya bagi penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Kami yakin ketika presiden netral dan bekerja sesuai koridor yang benar kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," tandasnya. (Van/Z-7)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved