“KITA sudah masuk tahun politik yang harus kita jaga betul agar tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ungkap Presiden RI Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi saat meminta semua pihak menjaga situasi bangsa untuk tetap kondusif.
Jokowi menyoroti pentingnya menjaga persatuan bangsa di tahun politik jelang Pemilu 2024. Apalagi perkembangan era digital dewasa ini ditandai dengan semakin masifnya penetrasi media sosial dalam pelbagai aspek kehidupan, khususnya politik.
Memiliki 270,20 juta penduduk, pengaruh hoaks politik di Tanah Air dalam era post-truth dapat berdampak langsung terhadap solidaritas dan etos gotong-royong dalam membangun demokrasi.
Pada Pemilu 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis hasil temuan sebaran hoaks di berbagai platform media sosial. Hasilnya cukup mengejutkan, ada 3.356 hoaks sejak Agustus 2018 hingga 30 September 2019.
Tak tanggung-tanggung, saat itu hoaks politik menyebar melalui media sosial hingga grup-grup komunikasi WhatsApp. Imbasnya, banyak orang mulai termakan oleh kabar bohong ini.
Baca juga: Ideologi Pancasila dan Islam Miliki Hubungan Kelekatan
Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan polarisasi yang terbentuk karena paparan hoaks pada Pemilu 2019 lalu masih dirasakan masyarakat hingga saat ini.
“Polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada pemilu, pilpres, pileg, pilkada serentak 2024. Karena konflik sosial dan perpecahan tentunya menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia," ungkap Listyo akhir Desember 2022 lalu. Untuk itu, peran Polri sebagai alat negara di bidang keamanan ialah menjadi garda terdepan dalam menangani hoaks. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
Polri menyadari situasi menjelang Pemilu akan semakin panas dengan meningkatnya penyebaran hoaks atau berita bohong. Maka dari itu, Polri bersiaga untuk melawan penyebaran hoaks.
Kesadaran polri akan bahaya hoaks semakin nyata setelah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik mengenai Pemilu 2024 sejak awal 2023.
Pada Triwulan pertama 2022, jumlah hoaks yang Mafindo temukan ada 534. Sedangkan triwulan pertama 2023, Mafindo mencatat ada kenaikan dalam periode yang sama atau sekitar 664 kasus hoaks. Dominasi hoaks di triwulan pertama ini soal hoaks politik dan konten berupa video yang tersebar di Youtube, Facebook, maupun Tiktok. Selain itu, Mafindo juga melihat sudah muncul berita hoaks yang menyerang penyelenggaraan pemilu, seperti isu bocornya data Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Tim khusus pun dibentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri untuk mengawasi dan mewaspadai penyebaran hoaks dan kemunculan buzzer yang berpotensi memicu perang politik di media sosial.
Polri bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI membentuk timsus siber demi menciptakan iklim pemilu yang sejuk tanpa ada hoaks.
Pembentukan timsus siber juga berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 di mana akun-akun anonim itu sering menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, hingga suku, agama, ras, hingga antaragolongan (SARA).
“Tim khusus itu berkolaborasi dengan lembaga lain seperti BSSN dan Kemenkominfo. Kami sudah melakukan pembicaraan dan tentu saja menyepakati dan memiliki semangat yang sama untuk menciptakan pesta demokrasi yang sejuk," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.
Timsus Siber ini mulai beroperasi sejak awal tahun 2023. Tim Siber patroli khusus bertugas untuk mengawasi seluruh pemberitaan daring yang ada di media sosial khususnya terkait masalah Pemilu 2024.
Oleh karena itu, kolaborasi antar elemen, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, media pers, dan tokoh masyarakat menurutnya sangat penting untuk mengurangi dampak kerusakan hoaks pemilu.
Tak Bisa Bekerja Sendiri
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi pembentuk tim cegah hoaks jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dia berharap ada koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait agar pembentukan tim itu efektif.
"Kami berharap ada koordinasi yang baik dengan stakeholders di Kementerian/Lembaga serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan pihak-pihak lain termasuk media untuk bersama-sama mencegah hoaks dan black campaign," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Selasa (23/5).
Poengky optimis tim cegah hoaks dan kampanye hitam itu efektif. Namun, dia menyadari Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak. "Kita semua harus bertanggung jawab untuk mencegah hoaks dan black campaign. Setidaknya dari diri kita sendiri tidak boleh membuat dan menyebarluaskan berita-berita hoaks dan black campaign," ujar Poengky.
Baca juga: Parpol Peserta Pemilu 2024 Diperbolehkan Miliki 20 Akun Medsos untuk Kampanye
Senada, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, menilai langkah Polri dalam membentuk tim cegah hoaks dan kampanye hitam patut diapresiasi.
Menurutnya, pembentukan tim Siber khusus penanganan hoaks merupakan bagian dari komitmen semua pihak ikut mewujudkan pemilu berintegritas.
“Kami (Bawaslu) dapat menjadi bagian dari upaya penegakan hukum pemilu tersebut dengan membangun kolaborasi dan kerja sama, sebab pintu masuk dugaan pelanggaran hoaks dan kampanye hitam dapat bersumber dari temuan Bawaslu yang diteruskan kepada kepolisian,” tutur Lolly kepada Media Indonesia, Senin (4/6/2023).
Pasalnya, salah satu fokus Bawaslu dalam pemilu adalah mencegah dan menindak praktik hoaks dan kampanye hitam, sebab akan menodai kemurnian integritas pemilu.
Bersama Polri, Bawaslu mendorong terwujudnya pemilu damai dan bersih dari praktik kampanye hitam dan hoaks melalui sosialisasi yang masif. Hal itu dalam rangka meningkatkan literasi kepemiluan bagi publik, meningkatkan daya kritis masyarakat dan mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif. (Ykb)
