Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEBUAH negara tidak akan berjalan dengan baik jika konstitusi yang dimilikinya tidak dirancang dengan benar. Padahal bernegara itu berkonstitusi dan berkonstitusi bernegara.
Hal tersebut disampaikan Letjen (Purn) Bambang Darmono yang mengawali Kelas Karakter Konstitusi (3K) yang diselenggarakan Nusantara Centre di Foko, Jakarta, pada Sabtu (3/6). Ada 45 peserta yang mengikuti kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pancasila. Mereka datang dari berbagai macam profesi.
Bambang selaku Ketua Tim Sosialisasi dalam Gerakan Kaji Ulang Konstitusi menyebutkan ada sepuluh alasan mengapa warga Indonesia harus fokus dengan apa yang dia sampaikan.
"Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 4 kali itu kini berbasis ideologi liberal kapitalis dan itu bertentangan dengan Pancasila," kata Bambang.
Baca juga: Ideologi Pancasila dan Islam Miliki Hubungan Kelekatan
Kedua, lanjutnya, Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ini inkonsistusi dan inkohen terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, regulasi tersebut 99% telah diubah.
"Telah mengekbiri kedalautan rakyat menjadi kedaulatan partai politk yang mengakibatkan rakyat kehilangan kedaulatan hukum dasar dan masa depannya," kata Bambang mengungkapkan poin keempat.
Lalu kelima, produk amandemen disebutnya mengingkari kesepakatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang awal di MPR. Keenam, praktik demokrasi mayoritas mengakibatkan politik uang dan KKN.
Baca juga: Pancasila dan Moderasi Beragama
Ketujuh, mengakibatkan kehidupan masyrakat bangsa dan negara menjauhi nilai Pancasila baik sebagai ideologi filosofi dan dasar negara. Kedelapan, efisiensi dalam ekonomi mengakibatkan sistem padat karya berganti menjadi padat modal sehingga rakyat kehilangan pekerjaan.
"Menafikkan GBHN, mengakibatkan bangsa Indonesia tidak memiliki masa depan dan hanya tergantung presiden terpilih. Produk hukum dari amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini tidak bernomer sehingga legalitasnya ditanyakan," tuturnya menyampaikan poin kesembilan dan ke-10. (Z-6)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Jika regulasi ini terus ditunda, Indonesia akan semakin tertinggal dan hanya menjadi pasar konsumen teknologi AI dari luar.
"MK sekadar menegaskan bahwa meski DPR dan pemerintah memiliki kewenangan membentuk undang-undang, tapi prosedurnya tidak bisa mengabaikan keterlibatan rakyat,"
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya siap membahas kembali terkait batas wilayah di seluruh Indonesia bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Zakat adalah kewajiban privat yang pengelolaannya membutuhkan regulasi publik.
Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Tersangka maupun terdakwa kasus korupsi tetap akan diproses hukum meski mengembalikan hasil korupsinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved