Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mengaku tidak sakit hati meski kerap tidak diundang pemerintah dalam sejumlah rapat penting. Mereka menegaskan tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan hanya karena itu.
"Enggak apa-apa (tidak diundang)," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu (3/6).
Willy enggan berspekulasi buruk tentang rapat yang tidak mengundang NasDem. "Ini kan sekarang komitmen politik kami menyelesaikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," ucap Willy.
Baca juga: Bantah Disebut Bermuka Dua, NasDem: PDIP Kacang Lupa Kulitnya
Lebih lanjut, Willy mengatakan NasDem hanya akan mengambil keputusan jika memang Presiden Jokowi yang mengeluarkannya. Bukan karena diminta atau disindir oleh PDI Perjuangan (PDIP).
Baca juga: Bertemu Surya Paloh, Koalisi Perubahan Beri Dukungan ke NasDem
"Kalau presiden mengatakan NasDem keluar, NasDem akan taat dan patuh, bukan PDIP bukan, bertepuk ini enggak bisa sebelah tangan," kata Willy. (Z-6)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved